Ilustrasi aset sekolah, Foto: Pixabay
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera menyelesaikan persoalan kepemilikan aset setelah alih kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa ke pemerintah provinsi.
"Kepala dinas yang baru ini harus cepat menyelesaikan itu, harus segera diinventarisasi untuk dicarikan solusinya dalam waktu beberapa bulan ke depan," kata Ganjar di Semarang, Rabu, 8 Mei 2019.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan masih ada beberapa aset lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jawa Tengah yang menjadi milik pihak lain, baik instansi vertikal, lembaga lain maupun perseorangan.
"Ada beberapa yang belum selesai, ada yang minta dibayar, ada yang sudah dibeli namun kurang bayar, dan lain sebagainya. Nah, Kepala Dinas Pendidikan yang baru ini memiliki tugas untuk segera menyelesaikan ini, apakah dengan mekanisme hibah atau menyiapkan anggaran untuk membeli dan sebagainya," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah kepemilikan aset.
Ia menyebutkan setidaknya ada 120 satuan pendidikan yang berdiri di atas tanah bukan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Ada yang berdiri di atas lahan instansi lain, tanah kas desa hingga tanah milik perorangan," kata Jumeri yang juga merupakan mantan Kepala SMK Negeri Bawen, Kabupaten Semarang.
Tinggalkan Komentar