Angka Pengangguran di Kepri Tertinggi, Salah Satunya Berasal dari SMK

Ilustrasi pengangguran, Foto: Pixabay

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri pada bulan Februari 2019 menempati urutan kelima tertinggi dari 34 provinsi se-Indonesia, yakni mencapai 6,41 persen.

"Peringkat TPT tertinggi pertama hingga ke empat yaitu Jawa Barat 7,73 persen, Banten 7,58 persen, Maluku 6,91 persen, dan Kalimantan Timur 6,66 persen," kata Satriyana Yasmuarto, Kabid Statistik Sosial BPS Kepri, di Tanjungpinang, Senin, 6 Mei 2019.

Meski demikian, Satriyana melanjutkan, TPT Kepri Februari 2019 telah mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu mencapai 6,43 persen.

"Jumlah pengangguran turun sebanyak 2.002 orang," kata Satriyana.

Baca juga: Mendikbud: Pembangunan SDM Jadi Fokus Pemerintah Pada 2019

Menurutnya, jika dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan yang lain yakni sebesar 11,20 persen.

TPT tertinggi berikutnya, kata Satriyana, terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,87 persen.

"Dengan kata lain ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA," kata Satriyana. 

Jumlah angkatan kerja Kepri pada Februari 2019 tercatat sebanyak 1.039.132 orang. Sementara penduduk Kepri yang bekerja pada Februari 2019 sebanyak 972.575 orang.

"Penduduk yang bekerja di Februari 2019 berkurang sebanyak 24.419 orang dibanding Februari 2018," kata Satriyana.

Baca juga: SMK Mandiri dan Inovatif, DPRD Jabar Optimis Program Jabar Juara Terealisasi

Dari data tersebut, Satriyana memaparkan, ada sektor lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan pada persentase penduduk bekerja sebesar 3,91 persen poin. Sektor tersebut berada di administrasi publik dan pertahanan, pendidikan, kesehatan manusia, dan kegiatan pekerjaan sosial.

Kemudian juga di sektor perdagangan grosir dan eceran, transportasi dan penyimpanan akomodasi dan kegiatan layanan makanan sebesar 1,26 persen poin, serta sektor kegiatan jasa lainnya sebesar 1,22 persen poin.