Schpolmedia News == Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)saat ini telah menyiapkan peta jalan pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dalam rangka mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Peta Jalan PJJ ini juga sebagai upaya mengurangi jumlah anak putus sekolah di Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar 3,9 juta anak. Program PJJ ini direncanakan akan diimplementasikan di setiap provinsi di Indonesia.
Sebagai langkah awal, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK melakukan uji terap pelaksanaan PJJ pada sekolah terbuka di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia yang melayani kebutuhan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan menengah. Penyelenggaraan uji terap ini didukung oleh SMA Negeri 2 Padalarang, Jawa Barat sebagai pendamping penyelenggaraan uji terap PJJ.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan, PJJ menjadi salah satu strategi sekaligus upaya afirmasi untuk menjangkau anak-anak Indonesia yang selama ini belum terlayani pendidikan, utamanya anak-anak yang tinggal di wilayah yang memiliki keterbatasan geografis maupun keterbatasan lainnya.
“Kami menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya belajar di sekolah (schooling), tetapi juga learning atau belajar yang bisa dilakukan di mana saja. Dengan pendidikan jarak jauh, anak-anak Indonesia yang tinggal di daerah yang secara geografis tidak mudah dijangkau atau mereka yang memiliki hambatan untuk mengakses sekolah tetap bisa tetap belajar,†kata Abdul Mu’ti di Jakarta, 7 Agustus 2025.
Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, uji terap penyelenggaraan PJJ dilaksanakan di SIKK karena memiliki kesesuaian karakteristik sebagai daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Selama ini, sekolah yang berlokasi di Sabah, Malaysia ini melayani akses pendidikan formal bagi anak-anak Indonesia yang tinggal di wilayah Sabah dan Serawak, khususnya bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang banyak tinggal dan bekerja di perkebunan sawit.
“SIKK telah memiliki SMA Terbuka Jarak Jauh di Kota Kinabalu dan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) berupa pusat layanan pendidikan (Community Learning Center/CLC), yang jumlahnya ada ratusan di wilayah perkebunan sawit dengan akses sulit di Sabah dan Serawak, Malaysia,†kata Tatang.
Peta jalan penerapan kebijakan PJJ, lanjut Tatang, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan PJJ. Selain itu, pemerintah juga melakukan rangkaian sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PJJ.
“Targetnya, setiap satu provinsi nanti akan memiliki satu sekolah induk yang membuka program PJJ, sehingga anak-anak yang tidak bisa sekolah tatap muka karena berbagai kondisi seperti atlet, atau karena harus bekerja, dan sebagainya bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan,†ungkap Tatang.
Pada tahun 2025 ini , uji terap direncanakan akan menyasar 100 murid dan diharapkan dapat bertambah secara signifikan pada tahun 2027.
“Pada 2027, pemerintah daerah (Pemda) pada 34 provinsi diharapkan dapat mereplikasi program PJJ dengan jumlah minimal 100 murid per provinsi, maka diestimasikan akan ada 3.400 murid yang dapat mengakses PJJ pada tahun 2027,†ujar Tatang.
Pada 2028, pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih proaktif dalam menyelenggarakan PJJ, dengan demikian dapat semakin menjangkau ATS. “Pada 2029, diharapkan ada sekolah jarak jauh nasional,†tambah Tatang.
Sebagai informasi, dari 3,9 juta ATS di Indonesia, sekitar 25 persen diantaranya merupakan anak yang berada di jenjang pendidikan menengah. Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan menengah karena sejumlah alasan, seperti tidak adanya biaya, bekerja, menikah, hingga jarak rumah dan sekolah yang terlalu jauh.
Penyunting Eko Harsono
Sumber Siaran Pers BKHM Kemendikdasmen
Tinggalkan Komentar