Distribusi Guru Tak Teratur, Wakil Bupati: Kualitas Pendidikan di Wondama Masih Rendah

Ilustrasi siswa, Foto: Pixabay

Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Y. Indubri menyebutkan kualitas pendidikan di daerah tersebut masih tergolong rendah, antara lain karena kompetensi guru belum memadai.

“Ada beberapa daerah di pinggiran, guru yang tersedia sebenarnya tidak layak untuk mengajar. Itu yang sementara ini kita upayakan untuk harus (ditingkatkan, red.). Sekarang dengan rekrutmen (CPNS) tahun 2018 kita ada 100 guru yang diterima untuk isi formasi guru yang tidak layak mengajar di pinggiran itu,“ kata Indubri, di Wasior, Jumat, 3 Mei 2019.

Ia mengatakan, banyak sekolah yang terpaksa merekrut guru bantu yang hanya lulusan SMA/SMK karena kekurangan jumlah guru di daerah itu. Persoalan lain yang menjadi perhatian, kata Indubri, yakni penempatan guru yang tidak merata di semua wilayah. Guru, kata Indubri, lebih banyak menumpuk di wilayah perkotaan.

Sekolah-sekolah di pinggiran hingga daerah terpencil dan terdalam, kata Indubri, kekurangan guru sehingga sekolah tersebut lebih sering libur.

“Distribusi itu gurunya tidak teratur dan distribusinya juga tidak didistribusi berdasarkan kualifikasi dan kualitas guru,“ ucap Indubri.

Untuk mengatasi permasalahan itu, menurut Indubri, selain menambah jumlah guru melalui jalur CPNS, pemkab juga terus mengupayakan sertifikasi guru.

Melalui proses sertifikasi, kompetensi dan kemampuan mengajar, kata Indubri, para guru bisa meningkat sehingga bisa berdampak terhadap perbaikan kualitas pendidikan di sekolah.

“Dari empat tahun terakhir ini saya tidak tahu persis angkanya tapi jumlah sudah memadai dan kita akan terus dorong beberapa kita dorong terus jadi sudah cukup memberikan kontribusi untuk meningkatnya kualitas pembelajaran di Wondama,“ kata Indubri.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama Hanock Mariai membenarkan bahwa masih banyak guru SD di daerah itu yang hanya lulusan SMA/SMK.

Mariari berpendapat, ada pula yang berijazah sarjana hukum atau sarjana ekonomi yang kemudian mengambil akta mengajar sehingga tidak memiliki kemampuan mengajar secara metodik dan didaktif.

Oleh karena situasi seperti itu, kata Mariari, banyak lulusan SD, terutama dari wilayah pesisir dan pedalaman, belum bisa membaca, menulis, dan berhitung secara baik.

“Ini kelemahan kita selama ini. Tapi kita terus kejar ketertinggalan ini. Tiap tahun ajaran kita lakukan evaluasi untuk melihat seluruh perencanaan program maupun pembiayaan apakah sudah menyentuh sampai ke lapisan bawah atau tidak, “ ucap Mariai.