Schoomedia News Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas terlalu panjang yang berdampak pada lambannya sekolah mengisi daftar periksa. “Ini akan menjadi bahan evaluasi agar daftar periksa ke depan dibuat lebih ringkas, padat, efektif, dan efisien,” ujar Plt Direktur SMA Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Purwadi dalam dialog pendidikan dengàn Forum Wartawan Pendidikan di Jakarta, Ahad.
Dia menambahkan seharusnya daftar periksa tersebut dipersingkat dan diperpadat. Untuk itu, Kemendikbud beserta pemangku kepentingan perlu duduk bersama terkait banyaknya pertanyaan yang disampaikan didaftar periksa. “Harusnya yang penting-penting saja, sehingga sekolah bisa mengisi dan cepat. Sebab, kalau sering meminta data dari sekolah, datanya panjang lebar, sekolah menjadi malas,” tambah dia. Apalagi, sebenarnya sebagian data yang dipertanyakan dalam daftar periksa sudah ada di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sudah diisikan sekolah secara berkala.
Purwadi menambahkan angka sekolah yang mengisi daftar periksa setiap hari bertambah terus. Pengisian daftar periksa merupakan salah satu syarat sekolah sebelum menyelenggarakan PTM terbatas. Purwadi menjelaskan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) diterbitkan beberapa waktu lalu dikarenakan tidak efektifnya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) daring.Pelaksanaan PJJ daring selama ini diakui Purwadi menimbulkan hilangnya kesempatan belajar siswa.
“Terutama di level bawah. PJJ daring harus pakai device. Sedangkan di daerah yang tidak terjangkau sinyal harus pakai guru kunjung,” kata dia. Tidak hanya itu, proses PJJ semakin tidak efektif mengingat saat guru memberi tugas kepada siswa ternyata tidak selalu dikerjakan oleh siswa. Syarat lainnya sebelum melakukan PTM terbatas adalah vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut.
Baca Juga : 98 % Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan se Sumatera Siap PTM
“Pelayan publik sering berhadapan dengan masyarakat, jadi harus sehat duluan. Termasuk guru dan tenaga kependidikan. Seluruh GTK sudah vaksinasi pada akhir Juni, sehingga tahun ajaran baru kita sudah siap tatap muka semua sekolah,” katanya.
Baru 53,15% Sekolah
Satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa memenuhi syarat Protokol Kesehatan melalui aplikasi atau website Kementerian Pendiidkan dan Kebudayaan sudah sebanyak 53,15 persen dari total sekolah. Karena itu, saat ini pemerintah mendorong agar seluruh satuan pendidikan dapat segera memenuhi syarat daftar periksa agar pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada tahun ajaran baru Juli 2021 dapat terlaksana .
Masa pandemi Covid-19 menyebabkan seluruh satuan pendidikan mengalami penutupan dan menerapkan pembelajaran jarak jauh selama setahun terakhir. Saat ini, pemerintah melalui SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 telah mengatur penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) seluruh satuan pendidikan pada bulan Juli 2021.
Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menjamin layanan pendidikan berjalan secara optimal. Di antaranya adalah kebijakan bagi sekolah untuk mengisi daftar periksa kesiapan sekolah menyelenggarakan PTM di masa pandemi Covid-19 ini, dan kebijakan vaksinasi untuk tenaga pengajar atau guru. Untuk membahas kesiapan pembukaan PTM pada bulan Juli 2021, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis membahas progress implementasi kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah, di Hotel Harris Vertu Jakarta. Rapat Koordinasi Teknis dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang PAUD, Dasar, dan Menengah Kemenko PMK Wijaya Kusumawardhana, dan diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Asdep Wijaya menjelaskan, saat ini pemerintah tengah mendorong agar setiap satuan pendidikan segera memenuhi daftar periksa protokol kesehatan sebagai syarat untuk membuka satuan pendidikan. Berdasarkan data Kemdikbud per 14 April 2021, saat ini satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa melalui aplikasi atau website baru sebanyak 53,15 persen dari total sekolah.
Karena itu, saat ini pemerintah mendorong agar seluruh satuan pendidikan dapat segera memenuhi syarat daftar periksa. "Ini harus dipenuhi sebagai syarat untuk membuka kembali sekolah sesuai SKB SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19," tuturnya. Selain itu, Wijaya mengatakan, pemerintah juga mendorong pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pengajar. Seperti diketahui, jelang pembukaan PTM, Pemerintah menargetkan 5,5 juta guru dan tenaga.
Titik Perubahan
Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) M Nur Rizal mengatakan pandemi COVID-19 menjadi titik balik perubahan paradigma dan perilaku pendidikan. “Pandemi ini tidak hanya dimaknai sekedar persoalan tidak bisa tatap muka, tetapi justru menjadi titik balik bagaimana melakukan reorientasi paradigma di bidang pendidikan dan perilaku atau budaya-budaya lamanya,” ujar Rizal dalam dialog di Jakarta, Ahad.
Rizal menambahkan perubahan paradigma ini perlu terwujud bukan hanya karena desakan pandemi COVID-19, tetapi juga terdisrupsi karena berada pada era yang sangat tidak menentu dan perubahannya terjadi begitu cepat.
"Fungsi pemerintah itu harus memastikan siswanya ke depan mendapatkan pembelajaran yang lebih konstektual, relevan dan membumi dengan persoalan-persoalan nyata,” tambah dia. Rizal meyakini, jika perubahan ini bisa dimaknai secara holistik maka dunia pendidikan yang dikelola secara penuh oleh para stakeholder pendidikan akan bisa memberikan ruang membangun kepada siswa. Agar siswa pun bisa menemukan versi terbaiknya di dalam proses belajar mengajar.
Penulis : Eko Schoolmedia
Tinggalkan Komentar