Schoolmedia News Bandung == Di tengah cepatnya arus digitalisasi yang merasuk ke setiap sisi kehidupan, keluarga Indonesia menghadapi tantangan baru yang kompleks. Dari ancaman kekerasan siber hingga risiko ketergantungan teknologi, banyak keluarga rentan yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Afirmasi Keluarga Rentan secara daring dari Kabupaten Bandung.
Rakor ini menjadi momen penting bagi berbagai pihak—kementerian, lembaga pemerintah daerah, hingga mitra pembangunan—untuk bersama-sama merumuskan model penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, yang akrab dipanggil Lisa, mengingatkan bahwa keluarga adalah unit terkecil bangsa yang memegang peranan vital dalam membangun sumber daya manusia unggul.
“Tanpa keluarga yang tangguh, Indonesia sulit mencapai target Indonesia Emas 2045. Keluarga adalah benteng pertama yang membentuk karakter dan daya tahan manusia Indonesia ke depan,†ujar Lisa dengan tegas.
Menurut Lisa, afirmasi keluarga rentan tidak boleh hanya bersifat reaktif, melainkan harus dilandasi langkah preventif dan promotif agar keluarga mampu menghadapi risiko sosial yang semakin beragam.
Melangkah Bersama: Sinergi Lintas Sektor
Dalam rakor tersebut, Lisa memaparkan berbagai solusi konkret yang tengah dirumuskan, mulai dari pendampingan psikologis bagi keluarga terdampak, penguatan akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun, yang paling ditekankan adalah pentingnya sinergi lintas sektor dan pilar pembangunan.
“Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, semuanya harus berjalan beriringan. Integrasi program adalah kunci agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan,†jelas Lisa.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi erat antara kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan harus diterjemahkan langsung di tingkat lapangan agar kebijakan dapat efektif dirasakan masyarakat.
“Dari Kabupaten Bandung, kami berharap muncul model intervensi keluarga rentan yang bisa menjadi inspirasi nasional,†tutur Lisa penuh harap.
Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dalam rakor ini adalah dampak digitalisasi yang kian masif terhadap dinamika keluarga Indonesia. Data lapangan menunjukkan, literasi digital keluarga masih sangat rendah, sehingga banyak yang rentan terjebak dalam risiko kekerasan berbasis online, perdagangan manusia, dan adiksi konten pornografi.
Sari, seorang ibu rumah tangga sekaligus pendamping keluarga rentan di Kabupaten Bandung, berbagi kisahnya:
“Anak-anak sekarang dekat dengan gadget, tapi tidak semua orang tua tahu cara membimbing mereka agar aman dan bijak memakai teknologi. Kadang, anak saya ketemu konten yang membuat dia takut atau bingung. Saya merasa perlu lebih banyak dukungan, terutama dari pemerintah dan komunitas, supaya keluarga kami bisa belajar bersama tentang literasi digital.â€
Lisa menanggapi pengalaman ini dengan penuh empati:
“Kisah Ibu Sari mewakili banyak keluarga lain di Indonesia. Ini mengingatkan kita bahwa ketahanan keluarga tidak hanya soal ekonomi dan sosial, tapi juga harus membekali mereka menghadapi risiko dunia digital. Oleh karena itu, pendampingan dan edukasi literasi digital menjadi bagian penting dalam strategi afirmasi keluarga rentan.â€
Dukungan Kebijakan untuk Masa Depan
Rakor Afirmasi Keluarga Rentan ini juga menjadi bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan pembangunan keluarga sebagai prioritas utama.
“Dengan sinergi yang kuat antar kementerian, pemerintah daerah, dan mitra, kami yakin kebijakan afirmasi keluarga rentan dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia,†kata Lisa menutup sesi diskusi.
Kehadiran perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, serta dinas terkait di Jawa Barat menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi segala tantangan zaman.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar