1,5 Juta Ruang Kelas Dalam Kondisi Rusak, Wajib Belajar 13 Tahun dan Revitalisasi Sekolah Momentum Transformasi Pendidikan

Schoolmedia News Jakarta --- Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Gogot Suharwoto Ph.D menegaskan bahwa Program Revitalisasi Sekolah Tahun 2025 membawa perubahan signifikan dalam mekanisme pelaksanaannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Revitalisasi Sekolah merupakan PHTC, atau Program Hasil Terbaik Cepat, inisiatif dari Presiden Prabowo yang bertujuan untuk merevitalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun. Program ini mencakup perbaikan fasilitas sekolah dan digitalisasi pembelajaran, dengan target utama pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. 

Demikian disampaikan Ditjen PAUD Dikdasmen saat menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman dan pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli Pendamping Program Revitalisasi PAUD di Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (19/6), “Tahun 2025 menjadi titik balik transformasi tata kelola revitalisasi satuan pendidikan secara lebih terintegrasi, sistematis, dan berbasis mutu,” ujarnya.

Menurut Dirjen Gogot, pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan revitalisasi lebih bersifat sektoral dan teknis, sering kali hanya difokuskan pada aspek fisik seperti rehabilitasi bangunan atau penyediaan sarana-prasarana, yang umumnya dilaksanakan melalui kementerian teknis seperti Kementerian PUPR. Pendekatan ini dinilai belum sepenuhnya menyentuh aspek peningkatan mutu pembelajaran, manajemen sekolah, dan kompetensi SDM pendidik.

“Tahun ini kita tidak lagi hanya bicara soal bangunan dan infrastruktur. Kita ingin menyentuh sisi paling mendasar dari kualitas pendidikan, yaitu transformasi pembelajaran dan penguatan kapasitas satuan pendidikan. Ini yang membedakan Revitalisasi Sekolah 2025 dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Dirjen Gogot.

Kegiatan ini melibatkan 17 Perguruan Tinggi Negeri dari berbagai wilayah Indonesia sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Kerja sama ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, tapi komitmen moral dan profesional untuk bersama-sama membangun fondasi pendidikan Indonesia yang kokoh sejak usia dini. 

“Saya berharap para tenaga ahli dari perguruan tinggi melaksanakan tugas ini secara transparan, profesional, dan penuh integritas. Karena dari PAUD-lah masa depan SDM unggul Indonesia dimulai. Mari kita jaga amanah ini dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Program Revitalisasi Sekolah tahun 2025 membawa perubahan besar dalam mekanisme pelaksanaan. Setelah sebelumnya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kini program ini secara penuh dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Diktasmen), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pelibatan perguruan tinggi dan pendamping profesional menjadi kunci sukses pelaksanaan. Dalam sesi pembekalan, para calon tenaga ahli dan fasilitator diberikan pemahaman mendalam mengenai perubahan skema dan dinamika teknis di lapangan.

Program ini juga mencakup penyediaan fasilitas digital seperti layar interaktif dan perangkat pembelajaran berbasis teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. 

“PHTC merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat program Wajib Belajar 13 Tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan semua anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak dari PAUD hingga SMA,” ujarnya. 

Tahun 2024, sekolah penerima revitalisasi diusulkan oleh pemerintah daerah melalui sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sistem ini mengakomodasi prinsip bottom-up, di mana usulan berasal dari daerah. 

Namun karena keterbatasan anggaran, hanya sebagian kecil yang bisa direalisasikan. Dari 60.000 sekolah yang diusulkan dengan total kebutuhan anggaran lebih dari Rp550 triliun, hanya tersedia Rp10,44 triliun dalam APBN 2025.

Tahun 2025 menandai perubahan status pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi anggaran APBN langsung, sehingga proses pengusulan dan pelaksanaan tidak lagi bergantung pada kemampuan fiskal daerah atau mekanisme DAK.

Pelaksanaan Swakelola Sekolah Pegang Kendali

Salah satu inovasi penting dalam revitalisasi kali ini adalah skema Swakelola Tipe I, di mana sekolah menjadi pelaksana langsung. Sekolah diwajibkan membentuk Badan Penanggung Jawab Swakelola Pendidikan (B2SP). Para pendamping dan tenaga ahli akan mengawal proses ini dari awal hingga pelaporan akhir.

Pendekatan lama yang bersifat ketuntasan diubah menjadi prioritas kebutuhan, agar lebih banyak sekolah dapat merasakan manfaat program. Daripada menunggu giliran selama puluhan tahun, kini satuan pendidikan bisa mendapat intervensi sesuai kondisi riil.

Enam Komponen Prioritas Revitalisasi

Revitalisasi 2025 fokus pada enam jenis infrastruktur penting:

1. Ruang Kelas

2. Perpustakaan

3. Laboratorium

4. Ruang Guru & Tata Usaha

5. Toilet

6. UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

“Data menunjukkan masih terdapat 1,5 juta ruang kelas rusak di seluruh Indonesia. Program ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab krisis infrastruktur pendidikan, dengan pendekatan realistis, bertahap, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Verifikasi, Validasi, dan Transparansi

Setiap usulan diverifikasi dan divalidasi melalui survei langsung serta perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang realistis. Pendamping memastikan bahwa:

“Yang ditulis, itulah yang dilaksanakan. Yang dilaksanakan, itulah yang dilaporkan,” ujar Dirjen PAUD Dikdasmen. 

Prinsip akuntabilitas ini mengacu pada standar pengelolaan anggaran dan evaluasi kinerja pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh sistem SAKIP dan LAKIP.

Instruksi Presiden tidak noleh ada sekolah rusak. Program ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2025. Presiden RI menegaskan bahwa:

“Tidak boleh ada sekolah rusak di Indonesia. Semua anak Indonesia berhak atas ruang belajar yang aman, sehat, dan layak,” katanya.

Menurut Dirjen PAUD Dikdasmen Kondisi di beberapa daerah masih memprihatinkan. Bahkan pada tahun 2025, ditemukan sekolah dasar di Kabupaten Bogor yang tembok dan atapnya sudah nyaris roboh.

Dengan perubahan besar dalam skema, tata kelola, dan pendekatan teknis, Program Revitalisasi Sekolah 2025 diharapkan menjadi langkah nyata menuju pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan sekolah yang layak bagi semua anak bangsa.

Revitalisasi Sekolah 2025 mengusung visi besar: menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan tantangan masa depan. Transformasi yang akan dirasakan sekolah antara lain:

Penguatan ekosistem pembelajaran melalui pendekatan berbasis proyek, teknologi, dan konteks lokal. Peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan langsung dari tim perguruan tinggi.

Pengembangan tata kelola berbasis data untuk perencanaan dan evaluasi mutu pendidikan. Penguatan kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran yang berkualitas.

Dirjen Gogot menegaskan bahwa revitalisasi kali ini bukan sekadar proyek tahunan, tetapi bagian dari agenda jangka panjang menuju transformasi sistem pendidikan nasional yang lebih responsif dan inklusif, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Revitalisasi Sekolah 2025 adalah momentum. Kita ingin pendidikan kita melompat, bukan hanya berjalan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita berani mengubah cara lama menjadi cara baru yang berbasis kolaborasi, data, dan inovasi,” pungkasnya.

Peliput Aldo Nurhuda