Schoolmedia News Bali --- Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mengeliminasi malaria secara nasional. Target telah ditetapkan: seluruh wilayah Indonesia bebas malaria pada tahun 2030.
Komitmen ini kembali ditegaskan dalam Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination ke-9 yang digelar di Bali, Selasa (17/6). Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang hadir sebagai Penasihat Khusus APLMA dan anggota Dewan Eliminasi Malaria Global, menyampaikan optimismenya terhadap capaian Indonesia.
“Sekitar 79 persen wilayah Indonesia saat ini telah bebas malaria. Prestasi ini bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil kerja keras tanpa lelah dari para tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, peneliti, dan para pemimpin bangsa ini,†ujar SBY dalam sesi tingkat tinggi forum tersebut.
Ia menyoroti wilayah Papua yang masih menyumbang 93 persen dari beban malaria nasional, dan menekankan pentingnya komitmen lintas pemerintahan dalam menjawab tantangan tersebut.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa strategi nasional difokuskan pada peningkatan deteksi kasus dan pemberian obat antimalaria sebagai dua pilar utama.
“Saat ini Indonesia telah berhasil mencapai status bebas malaria di 476 dari total 514 kabupaten/kota, atau sekitar 79 persen wilayah. Kami bertekad mencapai 100 persen eliminasi di seluruh wilayah Indonesia pada akhir 2030,†kata Menkes Budi.
Ia menyampaikan bahwa jumlah skrining malaria perlu ditingkatkan secara signifikan. Jika jumlah kasus diperkirakan mencapai 1 juta menurut WHO, maka minimal 8 juta tes harus dilakukan setiap tahun.
“Itu artinya, jumlah skrining harus ditingkatkan hingga empat kali lipat,†jelasnya.
Selain pengobatan, upaya pencegahan juga diperkuat. Pemerintah, bersama Global Fund, secara rutin mendistribusikan sekitar 3,3 juta kelambu berinsektisida tahan lama setiap dua hingga tiga tahun.
Kerja sama lintas batas menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama di wilayah endemis seperti Papua.
“Kemarin, kami baru saja menandatangani rencana aksi bersama dengan Menteri Kesehatan Papua Nugini untuk memastikan nyamuk penyebar malaria bisa kita kendalikan bersama,†ujar Menkes.
Di dalam negeri, komitmen pemerintah daerah juga diperkuat. Enam gubernur dari wilayah Papua turut menandatangani kesepakatan dengan pemerintah pusat untuk mendukung eliminasi malaria.
Menkes Budi meyakini bahwa dengan dukungan politik dari para pemimpin daerah, Indonesia bisa mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030.
Dukungan dari komunitas global turut memperkuat optimisme Indonesia. Direktur Regional WHO untuk Wilayah Pasifik Barat, Dr. Saia Ma’u Piukala, memuji upaya Indonesia, khususnya di wilayah endemis tinggi seperti Papua.
“Kami berkomitmen untuk mendukung strategi nasional Indonesia, memperkuat sistem surveilans, pengendalian vektor, dan integrasi program ke layanan kesehatan primer,†ujarnya.
Peter Sands, Direktur Eksekutif Global Fund, juga menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Indonesia dalam perjuangan mengakhiri malaria.
“Kami berkomitmen penuh mendukung negara-negara Asia Pasifik dalam perang melawan malaria. Namun, keberhasilan eliminasi juga sangat bergantung pada dukungan pembiayaan domestik,†ungkap Sands.
Sikap Global Fund
Direktur Eksekutif Global Fund, Peter Sands, mengingatkan pentingnya kerja sama lintas negara dalam mengatasi penyebaran malaria. Dalam konferensi pers Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination ke-9 di Bali, Selasa (17/6), ia menegaskan bahwa nyamuk pembawa malaria tidak mengenal batas negara, sehingga pendekatan regional menjadi kunci.
“Nyamuk sangat buruk dalam mengisi formulir imigrasi. Mereka tidak mengenal batas,†ujar Peter Sands, yang disambut tawa peserta konferensi pers.
“Itulah sebabnya pendekatan regional sangat penting, dan peran APLMA (Asia Pacific Leaders Malaria Alliance) sangat vital,†lanjutnya.
Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berbagi daratan dengan Papua Nugini dan berdekatan dengan Kepulauan Solomon, dipandang memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab besar dalam eliminasi malaria di Asia Pasifik.
“Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan. Negara ini mewakili contoh terbaik tentang apa yang mungkin dicapai dalam spektrum penuh pemberantasan malaria,†ujar Sands.
Ia menyampaikan bahwa Global Fund merupakan mitra eksternal terbesar dalam program penanggulangan malaria, termasuk di Indonesia, dan menegaskan komitmennya terhadap kerja sama yang telah terjalin.
“Kami sangat bangga bisa bermitra dengan Menteri Budi Gunadi Sadikin dan timnya dalam program-program penting ini,†tambahnya.
Peter Sands juga menyambut positif peluncuran Indonesia’s Call to End Malaria, sebuah inisiatif nasional untuk mendorong eliminasi malaria secara menyeluruh.
“Ini adalah langkah maju yang luar biasa. Kami mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo dan Presiden ke-6 RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam inisiatif ini,†ujarnya.
Lebih jauh, Sands menekankan bahwa eliminasi malaria bukan semata isu kesehatan, melainkan berkaitan langsung dengan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah yang paling rentan.
“Penurunan kasus malaria terbukti berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan capaian pendidikan. Anak-anak yang bebas malaria tidak lagi sering absen sekolahâ€â€ini berdampak langsung pada masa depan mereka,†jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa mengatasi malaria dapat membuka kapasitas layanan kesehatan dasar. Banyak tenaga medis terkuras untuk menangani malaria. Dengan mengatasinya, bisa memberi ruang lebih besar bagi dokter dan perawat untuk melayani kebutuhan kesehatan lainnya.
“Inisiatif ini luar biasa, dan kami bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan ini,†pungkasnya.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar