Schoolmedia News Jakarta = Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Asisten Deputi Bidang Pengurangan Risiko Bencana memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membahas percepatan penyelesaian pembebasan lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi.
Rapat ini digelar sebagai bagian dari upaya percepatan pengurangan risiko bencana di kawasan Jabodetabek-Punjur, terutama terkait penanganan banjir dan normalisasi sungai yang selama ini terhambat akibat persoalan lahan. Agenda ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat serta kebijakan percepatan melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penanganan Risiko Bencana Jabodetabek-Punjur yang menekankan pentingnya pembenahan kawasan sungai secara terpadu.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menekankan bahwa permasalahan di aliran Sungai Bekasi telah berdampak langsung terhadap potensi banjir lintas wilayah, sehingga percepatan penyelesaiannya menjadi prioritas nasional.
“Membahas dan menuntaskan permasalahan lahan di sepanjang DAS Bekasi adalah langkah strategis dalam mempercepat pengurangan risiko bencana di wilayah Jabodetabek-Punjur. Normalisasi dan penataan sungai tidak akan optimal tanpa kejelasan status dan penanganan lahan. Ini bagian dari mandat Inpres dan harus kita kawal bersama,†tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembebasan lahan menjadi salah satu titik krusial dalam program penataan sungai. Banyak lokasi di bantaran sungai yang memerlukan penertiban, relokasi, maupun penyiapan lahan untuk infrastruktur pengendali banjir, namun prosesnya sering terkendala koordinasi, administrasi pertanahan, hingga kesepakatan dengan pemilik lahan.
Andre menekankan bahwa Kemenko PMK berperan sebagai koordinator untuk memastikan seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan pihak terkait bergerak dalam satu garis kebijakan sesuai strategi pengurangan risiko bencana nasional.
Koordinasi Bantuan Disiapkan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat memperkuat penanganan tanggap darurat di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana, bersama Kepala BNPB, Jajaran TNI-Polri, dan Pemprov Sumatra Utara, di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada Minggu (30/11/2025).
"Presiden memerintahkan untuk menambah seluruh kekuatan nasional, fokus untuk penanganan tanggap darurat secepat-cepatnya. Mengerahkan evakuasi, mengerahkan logistik, perlindungan pengungsi, kemudian mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur, transportasi, komunikasi, juga kawal di lapangan," ujar Menko PMK.
Menko PMK menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan percepatan evakuasi, pemulihan jalur transportasi dan komunikasi, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Selain Sumatra Utara, pemerintah juga memperkuat penanganan dan menyalurkan bantuan bagi wilayah terdampak lainnya di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat.
"Tadi sudah dilaporkan, pemberian logistik terus mengalir dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Di beberapa titik akan terus bertambah dan akan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan semuanya," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa selain fokus pada penanganan darurat, pemerintah telah menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana."Di saat yang sama kami juga menyiapkan skenario untuk pemulihan. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Tentu saja kita fokus ke tanggap darurat, tapi tahapan skenario rehab rekon kita siagakan," tuturnya.
Salah satu prioritas pemerintah adalah percepatan penyediaan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
"Ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan. Saya sudah diskusi dengan Menko Infrastruktur tentang bagaimana pemulihan secara cepat bisa dilakukan termasuk untuk hunian sementara," tambahnya.
Menko PMK juga memberikan apresiasi kepada aparat dan relawan yang bekerja di lapangan. "Terima kasih kepada personil TNI, Polri, Pemda yang bekerja keras untuk hunian sementara bisa dilakukan sambil nanti kita rehabilitasi dan rekonstruksi juga akan segera dilakukan," ucapnya.
Menko PMK menegaskan kembali bahwa pemerintah akan terus bersinergi dan mengawal penuh percepatan penanganan darurat di lapangan. "Kita akan dukung bagaimana resources dikerahkan. Tapi tentu saja bukan hanya pengerahan sumber daya, tapi bagaimana sinergis di lapangan," ujarnya.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar