Menteri PPPA Kecam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Santri di Sumenep

Schoolmedia News Sumenep === Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang pengasuh pondok pesantren terhadap 9 (sembilan) santri di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kasus ini diduga terjadi sejak 2016 hingga 2024.

“Tindakan kekerasan seksual, terlebih jika dilakukan oleh pihak yang seharusnya berperan sebagai pendamping dan pelindung bagi anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Negara berkomitmen hadir dan bertindak atas setiap kasus kekerasan karena kami meyakini tidak satu pun perempuan dan anak boleh menjadi korban kekerasan, terlebih kekerasan seksual,” ujar Menteri PPPA.

Kasus ini terungkap ketika salah satu korban melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Setelah dilakukan pendalaman kasus, pada 2018, salah seorang korban mengalami kehamilan yang kemudian harus digugurkan. “Korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan menyeluruh, dan akses terhadap keadilan, termasuk restitusi,” kata Menteri PPPA.

Berdasarkan informasi, kasus kekerasan seksual ini dilaporkan kepada Kepolisian Resor Sumenep pada 3 Juni 2025 dan berkasnya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan pada 17 Juli 2025. “Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sumenep telah menangkap pelaku pada 20 Juni di Kabupaten Situbondo. Kami akan terus memantau proses hukum yang berjalan agar pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambah Menteri PPPA.

Pelaku dapat dikenakan pemberatan hukuman pidana, yaitu 1/3 dari ancaman pidana pokok dan pengumuman identitas karena menyalahgunakan relasi kuasa dengan para korban dan melakukan kekerasan seksual lebih dari satu korban. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Kemen PPPA mendorong agar aparat penegak hukum dapat menerapkan pemberatan hukuman tersebut.

Menteri PPPA mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sumenep dalam pendampingan korban. Saat ini, 3 (tiga) korban telah mendapatkan pendampingan berupa asesmen awal dan pendampingan hukum. Selain itu, UPTD PPA Kabupaten Sumenep berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dan pondok pesantren untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. “Kami menekankan pentingnya pemulihan korban secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan mental, pendidikan, dan perlindungan dari risiko berulangnya kasus,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengajak masyarakat yang mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan untuk berani melapor ke lembaga-lembaga yang telah diberikan mandat oleh UU TPKS, seperti UPTD PPA, Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan Kepolisian untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban. “Masyarakat juga dapat melapor melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp 08111-129-129,” tutup Menteri PPPA.

 Tim Schoolmedia