Schoolmedia News Jakarta --- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan, khususnya eks Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Komitmen ini diwujudkan dengan kunjungan kerja ke Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dilakukan pada Senin (26/5/2025), oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Nia Reviani.
Desa Langko merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi tinggi pekerja migran. Lebih dari 45% penduduknya tercatat pernah bekerja di luar negeri, sebagian besar adalah perempuan yang berangkat melalui jalur non-prosedural sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hingga ketidakpastian hukum.
"Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung situasi eks PMI perempuan yang kerap menghadapi tantangan berlapis, mulai dari minimnya sistem perlindungan saat bekerja di luar negeri, hingga keterbatasan akses ekonomi dan sosial ketika kembali ke tanah air," ujar Nia.
Dalam dialog bersama warga, Asisten Deputi Nia Reviani menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memastikan hak-hak perempuan pekerja migran terpenuhi dan potensi mereka terus dikembangkan.
"Perempuan pekerja migran bukan hanya tulang punggung keluarga, tetapi juga pahlawan devisa. Negara wajib hadir memastikan hak-hak mereka dilindungi, dan potensi mereka diberdayakan," ujarnya.
Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah ketiadaan data akurat dan mutakhir terkait jumlah serta keterampilan eks PMI perempuan. Banyak di antara mereka yang sejatinya memiliki keahlian, namun belum tersambung dengan program pelatihan, akses pasar, ataupun dukungan permodalan. Alhasil, tidak sedikit dari mereka yang kembali menganggur dan kehilangan arah.
Pemerintah Desa Langko mengungkapkan bahwa minimnya lapangan kerja lokal turut mendorong tingginya migrasi kerja, terutama di kalangan perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan lintas sektor yang berpihak pada kelompok rentan, dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas, pelatihan keterampilan produktif berbasis gender, serta dukungan terhadap koperasi perempuan dan pemasaran produk berbasis komunitas eks PMI.
Dalam diskusi yang berlangsung terbuka, warga Desa Langko menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah, antara lain pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar lokal seperti kewirausahaan dan pertanian, kemudahan akses permodalan, dan dukungan pemasaran produk. Mereka juga mengapresiasi kehadiran langsung pemerintah pusat seperti yang dilakukan Kemenko PMK, sebagai wujud nyata kehadiran negara.
Asisten Deputi Nia Reviani menyatakan, Kemenko PMK berkomitmen untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan yang inklusif. Pendekatan berbasis desa yang terarah dan berbasis data menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi para purna PMI agar tidak kembali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan migrasi non-prosedural.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar