Foto: Pixabay
Schoolmedia News, Sragen - Pemkab Sragen akan memulai sekolah tatap muka, setelah Kejadian Luar Biasa (KLB) lima bulan terakhir dilakukan pembelajaran daring. Sekolah tatap muka akan mulai dilakukan pada 31 Agustus mendatang dengan menerapkan sejumlah aturan. Sekolah tatap muka ini juga menjadi pembahasan dan menunggu rekomendasi dari tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sragen, mengingat sepekan terakhir ada peningkatan kasus.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Suwardi mengatakan pihaknya sedang menyiapkan petunjuk teknis bagi sekolah. Menurutnya, sekolah menyiapkan persyaratan seperti yang tertuang dalam SKB empat menteri, berkaitan peralatan penanganan Covid-19.
"Ya sekolah wajib memiliki thermogun, disinfektan, wastafel dan masker untuk mengurangi resiko penularan," ujarnya, Kamis, 20 Agustus 2020, seperti dilansir dari laman RRI.
Baca juga: DPR: Bela Negara Tidak Harus dengan Pendidikan Militer
Para siswa, kata Suwardi, hanya masuk tiga kali dalam sepekan dan mengikuti 50 persen dari jumlah rombel. Dengan pembatasan ini maksimal hanya 4 jam pelajaran di sekolah.
”Disiapkan menjadi separuh kelas agar bisa jaga jarak. Separuh itu jika SMP maksimal 16 anak karena biasanya 32 anak. Sedangkan SD maksimal 14 anak karena rombel ada 28. Sedangkan TK dan PAUD hanya 5 anak,” ujarnya.
Suwardi menegaskan secara teknis di sekolah, Disdikbud juga sudah mengumpulkan para kepala sekolah di semua jenjang dari PAUD sampai SMP. Jika orang tua belum memperbolehkan dilakukan tatap muka, kata Suwardi, maka tetap dilayani pembelanjaran dengan daring.
"Kita siapkan dulu semuanya. Orang tua juga kita ajak bicara," ujarnya.
Baca juga: Ini Penjelasan Mendikbud Tentang Kurikulum Khusus
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mendesak kepada Pemerintah agar segera melakukan pembelajaran secara tatap muka.
Saat kunjungan kerja ke Sragen Politisi PDIP ini mengatakan, pembelajaran daring banyak kendala, di sisi lain sistem pendidikan ini mengancam generasi penerus sebagai makhluk sosial.
"Kalau perlu pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk swab test kepada semua guru atau siswa yang akan kembali sekolah," katanya.
Tinggalkan Komentar