Sem Awom, koordinator KontraS Papua. foto: bipol.co
SCHOOLMEDIA NEWS, Jayapura - Pemerintah diminta menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif dan bermartabat menyusul unjukrasa tolak rasisme berakhir anarkhis di sejumlah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat, hingga jatuh korban dan materi serta kembalinya ribuan mahasiswa ke Bumi Cenderawasih.
Demikian permintaan ini disampaikan oleh Sem Awom, koordinator KontraS Papua mewakili para aktivis dan pegiat LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Papua (KMSP) saat berikan keterangan pers di Kota Jayapura, Papua, Selasa, 17 September 2019.
"Pemerintah harus serius selesaikan masalah Papua, secara komprehensif dan bermartabat, jangan setengah-setengah," katanya diamini sejumlah rekan koalisi.
Baca juga: Menlu Dorong Kerjasama Ekonomi dan Pendidikan RI-Hongaria
Sem juga mendesak dan meminta pemerintah dan kepolisian untuk mengeluarkan data valid terkait jumlah korban luka dan jiwa pasca demonstrasi pada 29 Agustus 2019, termasuk memastikan adanya tuntutan hukum terhadap para pelaku kejahatan serta menjamin para korban dan keluarganya bisa mendapatkan reparasi yang menyeluruh dan efektif.
"Juga harus memastikan pemenuhan terhadap hak-hak para tersangka demonstrasi selama menjalani pemeriksaan. Pemerintah juga segera menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap advokat, aktivis, jurnalis dan pembela HAM," katanya.
Sem juga meminta agar menghentikan kriminalisasi lewat pasal makar terhadap masyarakat sipil Papua. Lalu, mengadakan peninjauan mendalam terkait taktik yang digunakan polisi dan tentara dalam penanganan kerumunan massa saat berdemo "Kami juga mengusulkan agar segera menarik semua pasukan BKO dari seluruh wilayah di Tanah Papua dan memperkuat peran pemerintahan sipil di Tanah Papua," katanya.
Baca juga: PBB Siapkan 28 Juta Dolar AS Bantu Rehabilitasi Pascabencana Palu
Dan, kata dia, pemerintah harus segera melaksanakan pemulihan hukum dan sosial akibat konflik sosial pasca-kerusuhan yang terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat. "Buka juga akses seluas-luasnya bagi jurnalis dan pekerja kemanusiaan ke Tanah Papua. Dan terakhir pemerintah harus bertanggungjawab dan memenuhi hak ribuan mahasiswa terhadap akses pendidikan pasca kepulangan ke Papua," katanya.
Tinggalkan Komentar