Schoolmedia News Jakarta -- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) membahas penguatan kolaborasi data pendidikan tinggi, untuk memperkuat basis data nasional yang akurat, terintegrasi, dan relevan untuk mendukung kebijakan pembangunan manusia Indonesia. Topik ini dibahas kedua pihak saat bertemu di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Senin (3/11).
Dalam pertemuan ini Mendiktisaintek dan Kepala BPS mendiskusikan upaya sinkronisasi data antara kedua lembaga, termasuk pendataan penyelenggara pendidikan tinggi, aktivitas ekonomi kampus, dan pemutakhiran Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) sebagai indikator capaian pembangunan sumber daya manusia.
“Kita ingin memastikan aktivitas pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, juga terbaca sebagai aktivitas ekonomi dan pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kampus juga berdampak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayahnya,†ujar
Aktivitas Pendidikan, Bagian Ekonomi Nasional
Secara umum dapat diketahui bahwa dampak ekonomi yang terjadi karena aktivitas kampus, dinilai cukup besar melalui kontribusi dosen dan mahasiswa. Untuk itu, kolaborasi antara Kemdiktisaintek dan BPS dianggap dapat membantu memetakan peran ekonomi perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sehingga ke depan kebijakan pendidikan tinggi bisa lebih terarah dan berdampak nyata.
Untuk mencapai hal tersebut, Kemdiktisaintek juga menyatakan akan menyiapkan langkah teknis, yakni surat edaran terkait pengumpulan dan pelaporan data dari perguruan tinggi untuk BPS, agar prosesnya dapat berjalan lebih efektif dan responsif.
Sejalan dengan pernyataan Menteri Brian, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan aktivitas pendidikan tercatat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi nasional.
“Aktivitas pendidikan adalah bagian dari pembangunan manusia, tapi juga memiliki nilai ekonomi. Selama ini, sejumlah data dari dunia pendidikan tinggi belum tercatat dengan optimal,†jelas Amalia.
Melalui Sensus Ekonomi, BPS akan memetakan penyelenggara pendidikan negeri dan swasta serta mengukur kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). BPS juga berencana memadankan data mahasiswa dan perguruan tinggi dengan data sosial-ekonomi nasional agar indikator pendidikan tinggi seperti APK dapat dihitung lebih akurat dan seragam antar lembaga.
Kolaborasi antara Kemdiktisaintek dan BPS ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem kebijakan pendidikan tinggi berbasis data yang komprehensif. Dalam jangka menengah dan panjang, harapannya hal ini dapat mendorong program pembangunan sumber daya manusia, beasiswa, dan penguatan kapasitas perguruan tinggi.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar