Logo BOS, Sumber: Kemdikbud.go.id
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat Frans Randus menyatakan pemkab setempat telah menganggarkan Rp4,2 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
"Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 ini, sesuai sengan kebijakan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendarwan, jumlah anggaran untuk Bosda sekolah negeri (SD dan SMP) Rp4,2 miliar," kata Frans Randus di Sungai Raya, Sabtu, 20 April 2019.
Dia menjelaskan, untuk sekolah swasta, saat ini memang belum dianggarkan, namun rencananya pada pembahasan APBD perubahan nanti, anggaran tersebut akan di alokasikan.
Baca juga: Kemdikbud: Dana BOS Naik Rp 800 Miliar Pada 2019
Hanya saja, kata Frans, jika dialokasikan pada APBD perubahan, maka itu baru bisa dikeluarkan pada akhir tahun kalender, sehingga jika disesuaikan dengan kalender pendidikan sudah masuk pada semester kedua.
"Ini tentu menjadi tantangan bagi kita untuk menyesuaikan anggaran tersebut, mengingat Bosda Kubu Raya saat ini juga dialokasikan untuk pengadaan seragam gratis bagi siswa. Ini yang masih harus kita rancang agar peruntukannya bisa tepat sasaran," kata Frans.
Terkait Bosda di Kubu Raya, pihaknya berharap agar pihak sekolah bisa menggunakan anggaran yang ada sebaik mungkin dan memberikan laporan yang jelas terkait penggunaannya, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Sesuai dengan program Bapak Bupati yang memanfaatkan Bosda untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil melalui program konveksi pengadaan seragam gratis bagi siswa, ini merupakan hal yang sangat baik. Karena selain membantu meringankan beban orang tua dalam pengadaan seragam sekolah, program ini juga bisa menghidupkan ekonomi masyarakat di daerah," kata Frans.
Baca juga: Dana BOS Sultra 2019 Naik Jadi Rp 680,487 Miliar
Karena, Frans melanjutkan, selama ini pengadaan seragam di sekolah atau masyarakat yang membeli seragam selalu dibeli dari luar daerah, bahkan banyak yang membelinya di Pulau Jawa.
"Dengan dibuat sendiri oleh masyarakat, tentu perputaran ekonomi masyarakat akan bergerak dan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi uang Rp 2,5 miliar untuk seragam gratis ini tidak kemana-mana dan keuntungannya tetap didapatkan oleh daerah dan masyarakat," kata Frans.
Tinggalkan Komentar