News Schoolmedia Jogyakarta --- Perempuan khususnya ibu sebagai tiang dan pilar kehidupan keluarga selama satu setengah tahun pandemi Covid-19 merupakan pihak yang paling merasakan dampak buruk akibat berkurangnya pemasukan perekonomian keluarga.
Karena itu, kehadiran program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M), Desa Vokasi dan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKHP) sangat terasa kebermanfaatanya. Program peningkatan kualitas hidup perempuan marginal ini memasuki tahun ke tujuh sejak diluncurkan tahun 2015. Sejumlah negara, komunitas internasional dan UNESCO sangat mengapresiasi program pemerintah ini.
"Saya sangat berharap begitu bantuan pemerintah pusat tersebut diterima, saya harapkan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan satuan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dapat segera melakukan aktivitas. Saat ini, Bantuan Program yang diberikan Pemerintah Pusat sangat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di daerah," ujar Direktur Pendidikan Masyarakat dan Layanan Khusus Kemendikbudristek, Dr Samto dalam Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan di Jogyakarta, 3-5 Juni 2021.
Menurut Dr Samto, pendidikan pemberdayaan perempuan sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat dalam proses pembelajaran pendidikan sepanjang hayat.
"Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk orang dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal," ujarnya.
Disebutkan, saat ini dua per tiga penduduk buta aksara dan 60% warga belajar pendidikan keaksaraan adalah perempuan. Data statistik UNESCO pada 2012 juga menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. Menurut indeks pembangunan pendidikan UNESCO ini, Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara.
Dengan demikian, rata-rata secara nasional setiap individu tidak sampai satu judul buku perorang pertahun yang dibaca. Sebagai pembanding daerah di Indonesia yang minat bacanya paling tinggi menurut survey UNESCO adalah D.I. Yogyakarta yang indeks bacanya 0,049 dan di Singapura telah mencapai Indeks baca 0,45.
Berdasarkan data minat baca dan angka tuna aksara di atas berpengaruh terhadap posisi Human Development Index (HDI) Indonesia yang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2014 nilai HDI mengalami kenaikan tipis menjadi 68,90 dari 68,4 pada 2013.
Berdasarkan data yang dirilis oleh United Nations Development Program (UNDP), HDI Indonesia tahun 2013 berada di peringkat ke 108 dari 187 negara. Angka HDI ini menandakan bahwa nilai Indonesia masih jauh di bawah rata-rata sejumlah negara di ASEAN. Keadaan HDI di atas mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan HDI dengan meningkatkan pembangunan diberbagai sektor karena HDI/IPM (Indeks Pembangunan Manusia) diukur dari usia harapan hidup (tingkat kesehatan), pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pendidikan.
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus berdasarkan latarbelakang di atas mengembangkan model pembelajaran yang komprehensif bukan hanya sekedar belajar membaca, menulis dan berhitung (calistung) akan tetapi dilakukan dengan menyediakan layanan pendidikan nonformal melalui program Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan yakni Program Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M), Desa Vokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKH-P).
"Program-program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah rendahnya pengetahuan akibat minat baca yang kurang, rendahnya kreativitas, serta sulitnya akses informasi oleh masyarakat," ujarnya.
Program GP3M, Desa Vokasi dan PKH-P merupakan program Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, maju, dan mandiri melalui kegiatan membaca dan berlatih agar memiliki pemahaman yang luas.
Keberadaan Program Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan akan memberikan perluasan akses informasi kepada masyarakat, menumbuhkan dan membudayakan minat baca, mengembangkan sikap positif, dan mengembangkan keterampilan. Hal ini juga sebagai wujud dalam menciptakan masyarakat pembelajar sepanjang hayat (lifelong learning ).
Dengan demikian, keberadaan Program Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup setiap anggota masyarakat dengan memiliki pandangan dan wawasan yang jauh kedepanagar perencanaan dan kemampuan individu untuk merancang dan mempersiapkan masa depan menjadi jauh lebih baik.
Penulis : Eko Schoolmedia
Tinggalkan Komentar