Foto: Pixabay
Schoolmedia News, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuka sekolah tatap muka di beberapa titik untuk meminimalisir kendala yang dialami siswa saat melakoni pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan, pembukan sekolah tatap muka itu karena di beberapa wilayah pelosok sinyal internet untuk kebutuhan belajar siswa kurang baik, bahkan tak sampai sama sekali.
“Untuk pembukaan sekolah, kita izinkan yang zona hijau atau wilayah yang selama lima bulan tidak ada kasus positif Covid-19, dan yang sinyalnya kurang baik,” ujar Emil, sapaan akrabnya, usai rapat Gugus Tugas Jabar, di Markas Polda Jabar, Kamis, 3 September 2020, seperti dilansir dari laman RRI.
Baca juga: SMK di Kepulauan Seribu Ini Dapat 600 Kartu Perdana untuk Belajar
Gubernur Jabar ini mengatakan, sistem PJJ telah berjalan di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), namun tidak seluruh sekolah bisa melakoni belajar secara daring. Bila dipaksakan daring, namun sinyal internet di wilayah tersebut kurang kuat menjadi sebuah kendala.
“Maka itu, kita prioritaskan yang zona hijau, tapi kita perketat protokol kesehatannya,” ujarnya tegas.
Selain itu, Emil mengungkap, pihaknya juga bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan telepon seluler untuk mengatasi permasalahan tersebut, khususnya bagi masyarakat tak mampu. Tercatat, sebanyak 3,25 juta kartu perdana dengan kuota 11 GB dibagikan kepada siswa SMA/SMK negeri maupun swasta.
“Untuk SD, SMP, kewenangannya ada di kabupaten/kota, sementara SMA/SMK tupoksinya ada di provinsi,” cetusnya.
Baca juga: Tidak Ada Pidana, Menag: Pendirian Pesantren Merujuk UU
Emil menekankan, pengajuan untuk kuota gratis ini tidak dilakukan secara individu melainkan sekolah. Sementara untuk madrasah aliyah (MA) maupun pesantren, dia menyerahkan kepada Kementerian Agama masing-masing wilayah untuk pengajuan bantuan tersebut.
“Untuk September ini gratis, dan bulan depan akan dikenakan biaya Rp 5.000. Tapi kita sedang berkomunikasi dengan DPRD Jabar, apakah bisa di-cover melalui APBD,” ujar Emil.
Tinggalkan Komentar