Foto: Pixabay
Schoolmedia News, Jakarta - Setara Institute menilai rencana pendidikan berbasis pendekatan militeristik dan ketahanan negara menunjukkan pemerintah yang gagal paham akan kebutuhan serta prioritas dunia pendidikan.
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie menegaskan, rencana kebijakan itu justru bertentangan dengan napas 'Kampus Merdeka' yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
"Dengan sejumlah persoalan beberapa waktu ke belakang yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kebebasan akademik kampus, alih-alih menjamin kebebasan mimbar akademik kampus, Kemendikbud malah mengafirmasi militerisasi sektor pendidikan," kata Ikhsan, Senin, 24 Agustus 2020, seperti dilansir dari laman RRI.
Baca juga: Belasan Guru Tangsel Terpapar Covid-19
Diketahui, Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewacanakan bakal membawa pendidikan militer ke kampus, melalui program bela negara.
Namun, sejak menjabat Mendikbud, Nadiem mengeluarkan dua kebijakan yakni Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kebijakan pada Kampus Merdeka di antaranya membebaskan perguruan tinggi berakreditasi A dan B mendirikan prodi.
Karenanya, Ikhsan pun turut mempertanyakan bentuk bela negara di dunia kampus yang cenderung bersifat militeristik.
Baca juga: Zona Merah, Sekolah di Ambon Pakai Kurikulum Darurat
Padahal, kata dia, mengutip ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), salah satu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan dengan pengabdian sesuai dengan profesi.
"Hal ini tentu tidak relevan karena seharusnya yang dicanangkan adalah pengabdian sesuai dengan profesi," ujarnya tegas.
Tinggalkan Komentar