Jokowi: Ke Depan, Guru Terampil Harus Lebih Banyak Ketimbang Normatif

Para siswa dari SMKN 2 Subang, Jawa Barat, menunjukkan hasil pembelajaran di bidang pertanian dalam pameran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019, Sawangan, Depok, Jawa Barat (12/2), Foto: Yenny Hardiyanti/SM

Presiden Joko Widodo(Jokowi) mengatakan, pendidikan ke depan akan difokuskan ke vokasi sehingga jumlah para guru terampil harus lebih banyak ketimbang guru normatif.

"Sekolah vokasi, SMK, guru-guru harus di-'upgrade' terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill, kemampuan guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif," kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sawangan, Depok, Selasa, 12 Februari 2019.

Ia mengungkapkan, saat ini guru normatif di sekolah vokasi masih mendominasi sekitar 65 persen dibanding jumlah guru terampil. Guru normatif yang ia maksud, diantaranya guru mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia.

Ia berharap, ke depan, akan lebih banyak jumlah guru-guru terampil agar para siswa memperoleh mata pelajaran yang bisa diterapkan langsung di dunia kerja. Untuk merealisasikan hal tersebut, ia meminta para kepala dinas pendidikan agar memperbaiki kondisi ini. 

"Yang 35 persen ini tugas kementerian bapak ibu semua untuk menyiapkan ini, meng-upgrade, bisa melatih agar guru terampil itu lebih banyak," kata Jokowi melanjutkan.

Ia menegaskan, pada 2019, pemerintah akan fokus besar-besaran pada pengembangan sumber daya manusia(SDM), setelah 4,5 tahun sebelumnya pihaknya fokus terhadap pembangunan infrastruktur.

"Harus ada pergeseran strategi, setelah infrastruktur kita akan masuk kepada yang namanya pembangunan SDM secara besar-besaran," kata Jokowi.

Jika Indonesia tidak terjebak menjadi negara berpendapatan menengah, kata Jokowi, maka harus memiliki infrastruktur dan SDM yang lebih baik.

"Ini menjadi prasyarat, supaya kita tidak terjebak pada negara dengan pendapatan menengah dan bisa melompat kepada negara maju sangat," kata Jokowi.

Untuk menyiapkan SDM yang baik, ia meminta agar tidak ada tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

"Harus betul-betul jelas apa yang menjadi tanggung jawab saudara, apa yang menjadi tanggung jawab menteri, tanggung jawah provinsi, tanggung jawab kabupaten/ kota. Harus jelas. Tidak bisa kita tidak terkonsolidasi," kata Jokowi tegas.