Ilustrasi Guru, Foto: Freepik
Keterbatasan tenaga guru, kesehatan maupun teknis di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara (Malut) akan diatasi melalui penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Penerimaan P3K itu rencananya akan dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama pada Februari 2019 untuk eks honorer K-1 dan K-2. Sedangkan tahap dua pada Juni 2019 untuk umum yang pesertanya bisa berusia di atas 35 tahun.
"Sudah ada surat edaran dari Kemenpan-RB mengenai penerimaan P3K di daerah pada 2019," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tidore Kepulauan, Rahu Husen ketika dihubungi dari Ternate, Sabtu, 19 Januari 2019.
Menurut Rahu, khusus untuk honorer K-1 dan K-2 di Tidore Kepulauan, yang ada hanya tenaga guru, sedangkan untuk kesehatan dan teknis lainnya sudah lolos menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut.
Jumlah formasi pegawai yang akan diterima Pemkot Tidore Kepulauan melalui formasi P3K, Rahu menjelaskan, belum ditetapkan karena pihaknya masih berkoordinasi dengan Kemenpan-RB dengan melihat kebutuhan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Saat seleksi penerimaan ASN di Pemkot Tidore Kepulauan pada 2018, kata Rahu, Pemkot mendapat formasi dari Kemenpan-RB sebanyak 250 orang, tetapi yang lolos hanya 155 orang.
Oleh karena itu, Rahu melanjutkan, formasi pada seleksi penerimaan ASN 2018 yang tidak terisi itu, yakni sebanyak 95 orang akan diupayakan dapat diisi dalam penerimaan P3K, terutama untuk formasi guru karena Tidore Kepulauan masih kekurangan tenaga guru.
Rahu mengimbau kepada mereka yang akan mengikuti seleksi penerimaan P3K di Tidore Kepulauan, untuk mewaspadai oknum yang menawarkan kelulusan dengan imbalan uang, karena dapat dipastikan itu adalah penipuan.
Keterbatasan tenaga guru di Tidore Kepulauan selama ini juga diatasi dengan cara perekrutan tenaga honorer daerah, seperti yang dilakukan pada beberapa waktu lalu sebanyak 150 orang untuk ditempatkan di wilayah Oba.
Tinggalkan Komentar