Schoolmedia News, Bandung - Sebanyak 58 hingga 59 kelurahan dari total 151 kelurahan di Kota Bandung akan diusulkan untuk diberlakukan mini lockdown atau pembatasan sosial berskala rukun tetangga (PSBRT). Puluhan kelurahan tersebut terdapat kasus positif Covid-19. Sedangkan kelurahan lainnya tidak terdapat kasus positif aktif sehingga tidak akan diberlakukan kebijakan tersebut.
"Gini, kalau jumlah yang terpapar positif (Covid-19) jumlahnya 58-59 dari 151 kelurahan, 90 sekian tidak ada positif aktif. Kalau itu masih positif aktif nanti diajukan ke Wali Kota, di rapat terbatas usulan kami dilakukan PSBRT," ujar Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna kepada saat meninjau persiapan mini lockdown di Kelurahan Sukaraja, Selasa, 6 Oktober 2020, seperti dilansir dari laman RRI.
Baca juga: DPR: Peta Pendidikan Harus Bisa Berkelanjutan
Pihaknya akan menjelaskan alasan pemberlakuan mini lockdown kepada Wali Kota Bandung. Setelah itu jika disetujui, maka akan dikeluarkan surat keputusan Wali Kota Bandung tentang penetapan kelurahan yang melaksanakan PSBRT.
Seluruh tim Gugus Tugas, kata Ema, sedang meninjau persiapan mini lockdown di sejumlah kelurahan. Menurutnya, usulan PSBRT dilakukan kepada kelurahan yang terdapat kasus positif aktif berjumlah satu ataupun lebih.
"Tadi di RW 05 di sana ada kasus tapi yang bersangkutan (pasien) di rawat di RSHS, di luar itu tidak ada lagi yang terpapar. Di sanapun (RSHS) kondisinya sudah membaik bahkan sudah ada yang keluar (RS). Itu (mereka) tidak balik ke rumah tapi ke apartemen. Kondisi di lingkungan di sini clear dari kasus tapi pasca penanganan tetap diberlakukan 14 hari ini nanti pelaksanaan PSBRT," paparnya.
Baca juga: Kemdikbud Berharap Kolaborasi PT-Industri Berkontribusi Bagi Desa
Ia melanjutkan di RW 03 Kelurahan Sukaraja terdapat tujuh orang positif Covid-19 dimana enam orang sudah sembuh dan satu orang masih positif dan sedang melakukan isolasi mandiri dan tersisa dua hari.
Jika sudah tidak terdapat kasus positif aktif maka tidak perlu melakukan PSBRT namun warga kompak ingin PSBRT.
"Alhamdulillah saya mendapatkan kesan masyarakat sudah paham. Di sini kebetulan yang terkena (Covid-19) berkemampuan jadi tidak perlu dapur umum walaupun masyarakat sudah siap. Beda dengan di Kircon ada dapur umum bukan untuk yang terpapar tapi petugas yang melakukan penjagaan," imbuhnya.
Tinggalkan Komentar