Cari

JK Resmikan Sitem Navigasi Keselamatan Transportasi Kapal BPPT

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla. foto: setkab.go.id

SCHOOLMEDIA NEWS, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla meresmikan sistem navigasi keselamatan transportasi kapal, yakni Automatic Indication System (AIS) Kelas B yang merupakan inovasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam acara peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24 di Lapangan Puputan Renon, Denpasar, Bali.

"Terima kasih Pak Wapres Jusuf Kalla, BPPT akan terus menampilkan inovasi dan teknologi terbaru, menuju Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur," kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam keterangan pers yang diterima, Kamis, 29 Agustus 2019.

 

Baca juga: DPR: Penyelesaian Papua Harus Transparan

 

Inovasi teknologi navigasi yang ditujukan BPPT untuk keselamatan transportasi laut itu secara langsung diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

Inovasi Automatic Identification System (AIS) adalah sistem navigasi yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi laut, meningkatkan daya saing industri nasional dan kemandirian bangsa.

 

Baca juga: Bali United Mantapkan Posisi Puncak Usai Taklukan Borneo FC 2-1

 

Produk Transceiver AIS Kelas B BPPT mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi kapal yang berlayar di Wilayah Perairan Indonesia. AIS Kelas B juga dapat menunjukkan dan memandu ke lokasi posisi ikan.

"Tentu inovasi AIS akan dapat meningkatkan hasil produksi penangkapan ikan serta menjaga keselamatan nelayan yang melaut," ujar Hammam.

Inovasi AIS telah memiliki certificate type approval, yang diberikan oleh Balai Teknologi Keselamatan Transportasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Lipsus Selanjutnya
Mendikbud Sebut Sejarah Harus Diungkap Secara Seimbang
Lipsus Sebelumnya
DPR: Penyelesaian Papua Harus Transparan

Liputan Khusus Lainnya:

Comments ()

Tinggalkan Komentar