Seruan Masyarakat Sipil Indonesia terhadap Proyek Transisi Energi “Solusi Palsu” JICA

Schoolmedia News Jakarta == Ketika dunia berpacu menuju target dekarbonisasi dan transisi energi bersih, Indonesia justru dihadapkan pada ancaman baru: transisi energi yang semu, eksklusif, dan tidak berpihak pada rakyat. Ironisnya, ancaman ini datang bukan dari para penyangkal krisis iklim, melainkan dari aktor yang mengklaim diri sebagai mitra pembangunan—Japan International Cooperation Agency (JICA).

Melalui proyek “Master Plan for Energy Transition Management di Indonesia” yang dimulai awal 2024, JICA mendorong serangkaian teknologi seperti carbon capture utilization and storage (CCUS), hidrogen, amonia, biomassa, hingga LNG sebagai bagian dari solusi energi Indonesia. Namun, bagi kami masyarakat sipil yang bergerak di isu lingkungan, iklim, dan hak asasi manusia, proyek ini bukan jalan keluar—melainkan jalan memutar yang berbahaya.

Teknologi-teknologi tersebut tidak menyasar akar persoalan: ketergantungan struktural pada bahan bakar fosil. Sebaliknya, mereka justru memperpanjang usia energi kotor, menunda transisi sejati ke energi terbarukan yang bersih, adil, dan berbasis komunitas. Kami menyebutnya “solusi palsu”.

Lebih buruk lagi, proyek ini dijalankan secara tertutup dan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat sipil Indonesia. Pertemuan pemangku kepentingan dan konsultasi publik dilakukan diam-diam, tanpa pemberitahuan yang layak kepada organisasi-organisasi yang telah sejak awal bersuara mengenai proyek ini. Kami hanya mengetahui berlangsungnya proses ini dari kolega kami di Jepang, bukan dari pihak penyelenggara proyek di negeri kami sendiri.

Bagaimana mungkin proyek sebesar ini—yang kelak akan menentukan arah kebijakan energi Indonesia—disusun tanpa melibatkan mereka yang akan paling terdampak? Apakah transisi energi hanya akan menjadi milik teknokrat dan korporasi, sementara suara rakyat dikucilkan dari ruang pengambilan keputusan?

Jika JICA dan PLN sungguh-sungguh ingin mendorong transisi energi yang adil, maka mereka harus memulai dengan transparansi. Partisipasi publik bukan sekadar formalitas; ia adalah hak. Proyek ini tidak bisa dilanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh atas prosesnya, dan jika perlu, harus dimulai kembali dari awal dengan melibatkan semua pihak yang relevan secara adil dan setara.

Jangan Dekarbonisasi Dengan Cara Kolonial 

Apa yang terjadi dalam proyek ini menunjukkan gejala yang lebih dalam: kolonialisme energi dalam bentuk baru. Alih-alih mendukung transformasi sistem energi Indonesia secara demokratis dan berbasis kebutuhan rakyat, lembaga seperti JICA justru datang membawa paket teknologi dan skema investasi yang siap saji—tanpa dialog yang cukup, tanpa pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan lingkungan lokal.

Apakah ini bentuk kerja sama, atau bentuk dominasi baru dengan bungkus “bantuan teknis”?

Kami tidak menolak transisi energi. Justru sebaliknya: kami menuntut transisi energi yang lebih cepat, adil, dan berpihak pada rakyat. Tapi transisi seperti itu tidak mungkin terjadi jika jalan yang diambil hanya menguntungkan segelintir elit dan korporasi, sementara komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil terus disingkirkan dari ruang pengambilan keputusan.

Kami mendesak JICA untuk menghentikan dukungannya terhadap proyek transisi energi yang menyimpang dari prinsip keadilan sosial dan ekologi. Kami menyerukan evaluasi mendalam dan proses perencanaan ulang yang partisipatif, inklusif, dan transparan.

Lebih dari itu, kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak terjebak dalam jebakan solusi palsu. Transisi energi bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal arah pembangunan: apakah akan terus menormalisasi ketimpangan dan kerusakan lingkungan, atau mulai membangun masa depan energi yang berpihak pada rakyat dan bumi.

Pilihan ada di tangan kita. Tapi jangan sampai, dalam nama “transisi”, kita justru memperpanjang krisis. 

Penandatangan Petisi

1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI/Friends of the Earth Indonesia)
2. 350 Indonesia
3. Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER)
4. Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
5. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
6. Trend Asia

Tim Schoolmedia