PBB Apresiasi Upaya Indonesia Bangun Jaringan Kemanusiaan

Kepala Operasi UNOCHA untuk Wilayah Asia-Pasifik, Muktar Ali Farah. Foto: Action Against Hunger Philippines/Facebook

SCHOOLMEDIA NEWS, Jakarta - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia membangun jaringan bantuan kemanusiaan dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara melalui penyelenggaraan forum antarpemerintah dan lembaga nonpemerintah di Jakarta.

Forum "Regional Conference on Humanitarian Assistance: Enhancing the Capacity of Humanitarian Actions in South-East Asia" ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan mulai hari ini hingga esok, Jumat (9/8).

Menurut Kepala Operasi UNOCHA untuk Wilayah Asia-Pasifik, Muktar Ali Farah, pemerintah Indonesia telah memainkan peran penting dengan mendorong negara-negara di kawasan agar lebih cepat merespons bencana alam dan konflik kemanusiaan.

"Terbuka terhadap masukan dan pengalaman dari pihak lain merupakan salah satu cara yang penting dilakukan guna meningkatkan kapasitas merespons bencana kemanusiaan. Lewat pertemuan ini, tujuan itu dapat diupayakan terwujud," kata Muktar di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.

Baca juga: Efek Perpindahan Ibu Kota, Peluang IAIN Palu ke UIN Terbuka

Muktar berharap forum tersebut dapat menciptakan standar penyaluran bantuan kemanusiaan yang disepakati dan diikuti negara-negara di Asia Tenggara.

"Penting untuk memiliki kesamaan standar penyaluran bantuan kemanusiaan di tingkat kawasan mengingat wilayah Asia Tenggara cukup rentan terhadap ancaman bencana alam akibat pemanasan global dan dampak perubahan iklim," ujar dia.

Baca juga: Mantan Menteri Cosmas Batubara Tutup Usia

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan pertemuan selama dua hari itu tidak hanya bertujuan membangun standar baku penyaluran bantuan kemanusiaan di tingkat kawasan, tetapi juga menguatkan jaringan antarpemangku kepentingan.

Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah dan lembaga nonpemerintah dari 18 negara, yakni Australia, Brunei Darussalam, China, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua Nugini, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.