Schoolmedia News Jakarta == Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Ojat Darojat menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian/lembaga dalam percepatan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Ojat saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Keputusan Menko PMK (Kepmenko PMK) tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pelaksanaan PHTC Bidang Pendidikan, di Jakarta.
"Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pelaksanaan PHTC di bidang pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 2025," ujar Ojat Darojat.
Ia menjelaskan, Kemenko PMK sebagai koordinator utama percepatan pelaksanaan PHTC bidang pendidikan menginisiasi pembentukan Gugus Tugas melalui Kepmenko. Gugus tugas tersebut akan menjadi fondasi penguatan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing global.
Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan Kemenko PMK Veronica Enda Wulandari menyampaikan bahwa Gugus Tugas akan menjadi penggerak utama koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pelaksanaan PHTC bidang pendidikan, yang mencakup pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta pengembangan SMA Unggul Garuda.
"Kemenko PMK menaruh harapan besar terhadap Gugus Tugas ini. Koordinasi yang solid antar kementerian/lembaga akan memastikan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden terlaksana dengan lancar tanpa hambatan berarti. Mitigasi risiko harus dilakukan sejak tahap perencanaan dengan semangat kolaboratif lintas sektor," ujar Enda.
Rapat yang diselenggarakan secara hybrid dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko PMK, Kemdikdasmen, Kemdiktisaintek, Kemkeu, Kemdagri, Kemenag, Kementerian PU, Kemlu, Kemenkomdigi, KemPANRB, Bappenas, KemATR/BPN, BKN , Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Informasi Geospasial dan Badan Komunikasi Pemerintah.
Peserta Rakor menyambut baik dan menyepakati hasil pembahasan Rancangan Kepmenko PMK tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pelaksanaan PHTC Bidang Pendidikan. Dalam rancangan tersebut, struktur Gugus Tugas dibentuk menjadi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan bidang kerja yang meliputi digitalisasi pembelajaran, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, pengembangan serta pengelolaan SMA Unggul Garuda, dan komunikasi publik.
Secara garis besar, Gugus Tugas akan berperan memberikan dukungan strategis, melakukan sinkronisasi dan koordinasi, serta melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PHTC bidang pendidikan.
Dalam upaya mempercepat hilirisasi hasil riset agar lebih berdampak bagi masyarakat dan dunia usaha, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Riset, Inovasi, dan Kemitraan Industri.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Ojat Darojat menegaskan, pembentukan Satgas menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga riset, perguruan tinggi, serta dunia usaha dan industri. Menurutnya, upaya hilirisasi riset harus diperkuat agar hasil penelitian tidak berhenti di publikasi.
"Berdasarkan data, hanya 10–15 persen hasil riset yang dimanfaatkan industri, sementara lebih dari 85 persen riset perguruan tinggi masih berhenti di publikasi. Aspek hilirisasi riset harus diperkuat agar hasil penelitian tidak berhenti di laporan saja, tetapi dapat diadopsi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Deputi Ojat dalam Rapat koordinasi pembahasan inisiatif, di Jakarta, pada Rabu (22/10/2025).
Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri Kemenko PMK Katiman, menjelaskan bahwa Satgas akan berfokus pada empat pilar utama: Satu Data Aksi, Satu Jejaring Aksi, Satu Transformasi Regulasi, dan Satu Orkestrasi Aksi. Satgas ini diharapkan menjadi penggerak utama koordinasi lintas sektor sekaligus jembatan komunikasi antara akademisi, peneliti, dan pelaku industri.
Inisiatif Kemenko PMK ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Dirjen Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, menilai pembentukan Satgas akan memperkuat fokus dan efektivitas penyelesaian isu-isu riset. “Dengan adanya Satgas koordinasi, langkah-langkah penyelesaian masalah riset akan lebih fokus dan berdampak nyata bagi masyarakat dan industri,†ujarnya.
Dukungan juga datang dari kalangan dunia usaha. Wakil Ketua Kadin Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz, menyampaikan apresiasi dan komitmen Kadin Indonesia untuk berperan aktif. "Kadin akan mendukung komunikasi dan koordinasi dengan dunia industri agar hasil riset bisa langsung tersambung dengan kebutuhan sektor usaha," ungkapnya.
Menutup rapat koordinasi, Katiman menegaskan bahwa hasil diskusi dan masukan lintas sektor ini akan menjadi rekomendasi kebijakan bagi pembentukan Satgas Koordinasi Tata Kelola Riset, Inovasi, dan Kemitraan Industri.
"Tujuan akhirnya sederhana tapi penting: agar hasil riset benar-benar berdampak bagi industri dan masyarakat," tutupnya.
Inisiatif ini turut didukung oleh berbagai lembaga, antara lain BRIN, LPDP, Kementerian Perindustrian, Bappenas, dan Kadin Indonesia yang siap berkolaborasi melalui Kadin Indonesia Institute untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar