Ilustrasi pelayanan kesehatan, Foto: Pixabay
SCHOOLMEDIA NEWS, Jakarta - Menjelang tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh pihak harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah, berubah terus dengan dinamis. Antipasi tersebut ia wujudkan dalam RAPBN 2020. Ia berharap, anggaran ini dapat digunakan diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia.
“Oleh sebab itu, RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut, terus agar kita juga tetap sehat tetapi jaga responsif dan memperkuat daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.
Baca juga: Bangun SDM Indonesia, Kemenristekdikti Gelar Simposium Cendekia Kelas Dunia
Melansir dari laman Kominfo, Adapun lima arahan penting tersebut yakni, prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri, serta memberikan stimulus rangsangan peningkatan ekspor dan investasi.
“Ini penting sekali,” kata Jokowi tegas.
Kemudian, dengan adanya anggaran 5% di bidang kesehatan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh tanah air dan juga yang paling penting pengentasan stunting/ kurang gizi dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan.
“Program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia,” ujar Jokowi.
Terkait dengan infrastruktur, Jokowi meminta agar lebih difokuskan, kemudian disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu untuk kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan- kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan dan juga perikanan maupun sentra-sentra usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah.
Kemudian, RAPBN 2020, harus mampu mengurangi kemiskinan. Ia mengingatkan agar PKH (Program Keluarga Harapan), Dana Desa dan nantinya kartu sembako itu dapat menyasar pada yang membutuhkan, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro-UMKM.
Baca juga: Cegah Perundungan, Presiden Minta Orang Tua Sikapi Perubahan Sosial
Lalu, untuk belanja pegawai juga harus berkaitan dengan reformasi birokrasi baik di pusat dan di daerah.
“Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif dan pastikan semuanya tepat sasaran,” ujar Jokowi berharap.
Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Kemudian, juga hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkes Nila F. Moelok, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkominfo Rudiantara, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menhub Budi K. Sumadi, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanjo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Tinggalkan Komentar