Schoolmedia News Jakarta === Komisi X DPR RI bekerja sama dengan Direktorat PAUD menggelar workshop pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tema "Transformasi Pendidikan melalui Pembelajaran Mendalam dan Pengembangan Berpikir Komputasional".
Acara dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Lalu Hadrian Irfani, S.T., M.Si., Wakil Ketua Komisi X DPR RI, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), akademisi, dan pejabat dari Direktorat PAUD.
Dalam sambutannya, Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, menyampaikan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menginisiasi transformasi pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning). Pendekatan ini selaras dengan karakteristik anak usia dini karena menekankan pada proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan (mindful, meaningful, joyful).
"Kita ingin menciptakan ruang-ruang eksplorasi di mana anak-anak berani bertanya, berimajinasi, berkreasi, dan menemukan sendiri makna dari apa yang mereka pelajari sehari-hari," ujar Nia.
Selain itu, workshop ini juga menyoroti penguatan pembelajaran berbasis STEAM (Sains, Teknologi, Engineering, Seni, dan Matematika) sejak usia dini, serta peningkatan kecakapan literasi dan numerasi.
Salah satu poin penting yang ditekankan adalah pengembangan Berpikir Komputasional (PBK) dan pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (KA) bagi pembelajaran di PAUD.
Penerapan ini dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, atau diintegrasikan dalam intrakurikuler. Tujuannya adalah untuk membangun fondasi kemampuan anak dengan memperhatikan kesejahteraan mereka.
Strategi pembelajarannya dilakukan secara unplugged dan terintegrasi melalui kegiatan bermain, seperti bermain peran, menyusun balok, puzzle, bernyanyi, dan bercerita.
Data yang dipaparkan oleh Direktorat PAUD menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi NTB dalam sektor pendidikan anak usia dini. Meskipun 98,19% desa/kelurahan di NTB sudah memiliki minimal satu Satuan PAUD, masih ada 33.750 anak usia 5-6 tahun yang berpotensi tidak tertampung pada tahun 2026.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi, baik dengan membangun satuan PAUD baru maupun ruang kelas tambahan.
"Kita perlu memikirkan strategi yang tidak hanya berfokus pada tahun depan, tapi juga mempertimbangkan tren penurunan jumlah anak usia 5-6 tahun sampai beberapa tahun ke depan," kata Nia.
Masalah Mutu Tenaga Pendidik
Tantangan lain adalah masalah mutu sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik. Dari 17.159 guru PAUD di NTB, hanya sekitar 58,14% yang sudah memiliki kualifikasi S1/D4. Angka ini bervariasi antar-kabupaten, dengan Kota Bima mencapai 76,75% dan Kabupaten Dompu hanya 28,50%.
Dalam kesempatan ini, Direktur PAUD menyampaikan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, juga menyoroti pentingnya soft skills seperti kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi yang relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang dicanangkan oleh Kementerian.
"Kita semua memiliki mimpi yang sama: menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap membawa bangsa ini menuju kemajuan yang sejati," tutup Nia, berharap workshop ini dapat memberikan manfaat nyata dan kebermaknaan bagi seluruh peserta.
Dijelaskan layanan akses pendidikan masih perlu ditingkatkan, terlebih ketersediaan infrastruktur pendidikan belum merata. Infrastruktur ruang kelas masih perlu didorong kualitasnya. Adanya ruang rusak dapat berindikasi pada terganggunya proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas belajar mengajar bahkan capaian belajar. Terdapat 514 ribu ruang kelas rusak sedang/berat dan dapat berdampak pada proses belajar 12 juta anak di seluruh jenjang.
“Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi satuan pendidikan yang sasarannya sesuai dengan sasaran yang telah diajukan dalam rencana DAK Fisik tahun 2025. Untuk jenjang Satuan PAUD terdapat 1.241 satuan yang menjadi sasaran di tahun ini,†paparnya.
Untuk pemerataan akses, pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana dilakukan melalui pembangunan USB yang di fokuskan di jenjang PAUD dan SMA untuk daerah-daerah yang belum memiliki satuan pendidikan di wilayahnya. Ada 27 paket USB di tahun ini.
Komisi X Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
Mengutip laman Antaranews.com (9/8), Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Lalu Hadrian menegaskan bahwa meskipun anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan secara nominal, tantangan terbesar sekarang bukan hanya sekadar jumlah, melainkan pada efektivitas dan kualitas pemanfaatannya.
Tidak hanya itu, dia mengemukakan, harus ada evaluasi agar anggaran pendidikan tidak terjebak pada belanja rutin birokratis, melainkan diarahkan untuk memperkuat pelayanan pendidikan di daerah, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, memperluas akses di wilayah 3T dan marginal, serta menjawab tantangan zaman melalui inovasi pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.
Dalam fungsi pengawasan dan anggaran, tambah Hadrian, Komisi X akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta mendukung kebijakan yang berbasis data, evidence-based policy, dan kebutuhan riil di lapangan.
Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, sehingga semua pihak jangan sampai menyia-nyiakan peluang emas bonus demografi dan kemajuan teknologi.
Tinggalkan Komentar