Schoolmedia News Jakarta --- Upaya percepatan penurunan stunting dan pencapaian target 14% tahun 2024 harus lebih ditingkatkan, Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat strategis terkait keamanan pangan dan kualitas fortifikasi pangan. Kedua hal tersebut merupakan amanat dalam Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dalam pelaksanaannya didukung oleh BPOM dan pemangku kepentingan lainnya.
Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan – Jelsi Natalia Marampa menyampaikan bahwa, prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 2,8% dari 24,4% (SSGI, 2021) menjadi 21,6% (SSGI, 2022).
Namun demikian hal ini masih memerlukan upaya yang lebih keras, mengingat target RPJMN sebesar 14% sehingga harus ada penurunan 3,8% per tahun. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting yang mengalami kenaikan sebesar 1,3% dari 31,4% (SSGI, 2021) menjadi 32,7% (SSGI, 2022).
Hal tersebut disampaikan Jelsi pada acara Advokasi ke Pemda Wilayah Sentra Pangan Fortifikasi dan Wilayah Prioritas Penurunan Stunting terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 bertempat di Aula Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Mataram, Provinsi NTB
Lebih lanjut Jelsi menegaskan dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Target Terkait Keamanan Pangan dan Fortifikasi Sesuai Perpres 72 Tahun 2021 masuk dalam pilar 3 dan pilar 4 dengan target indikator yakni Persentase Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting (target: 100% pada tahun 2024) dan persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha (target: 75% pada tahun 2024).
Dengan sisa waktu yang singkat yakni 15 bulan untuk pencapaian target RPJMN 2024 yang tersedia, perlu kerja extraordinary dengan pensasaran yang tepat sesuai data yang ada agar intervensi yang dilakukan mempunyai daya ungkit dalam percepatan pencapaian target.
Dalam acara ini, turut hadir Kepala Balai BPOM Kota Mataram - Yosef Dwi Irwan Prakasa S, S.Si Apt; Ketua Tim Pengawasan Penerapan CPPOB Sarana Produksi Pangan Risiko Rendah, Pangan Fortifikasi, dan Bahan Baku Lain - Dra. Cendekia Sri Muwarni, Apt. M.K.M dan seluruh OPD terkait se Provinsi NTB.
Menko PMK mengarahkan Kepada Pj Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan dana desa untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Polewali Mandar. Diketahui pada tahun 2023 Kabupaten Polewali mandar memiliki pagu Dana Desa senilai Rp. 140,14 Milyar, dengan total realisasi per 9 September 2023 senilai Rp.93,71 Milyar.
"Saya minta semua ibu hamil dan yang punya anak bawah 5 tahun harus mendapatkan bantuan gizi tambahan. Bisa diambil dari dana desa bisa dioptimalkan sampai sampai 25 persen juga boleh," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar menargetkan angka stunting di daerahnya untuk tahun depan bisa mengalami penurunan sampai 15 persen. Menko PMK juga meminta supaya diambil langkah khusus untuk menangani angka stunting yang masih sangat tinggi.
Salah satunya, kata Menko PMK adalah dengan mengadakan program bapak asuh stunting. Muhadjir mengatakan, bila setiap pejabat dan orang yang memiliki kemampuan mengangkat anak asuh stunting, maka penurunan stunting bisa mencapai target.
"Saya minta pejabat di sini untuk bisa menjadi bapak asuh stunting. Saya juga minta 2 orang, 2 anak balita di sini jadi anak asuhan saya. Kalau pejabat di seluruh Kabupaten Polewali Mandar ini semua bisa pejabatnya mau jadi bapak asuh mulai dari pejabat daerah anggota DPRD, kemudian Polri, TNI, saya kira 14 persen bisa tercapai," ucapnya.
Menko PMK juga mengapresiasi atas kelengkapan berbagai perlengkapan untuk mempercepat penurunan stunting yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, dia mendapatkan laporan bahwa tiap puskesmas sudah punya alat USG untuk mengecek kehamilan dan juga di tiap posyandu sudah ada antropometri dan telah memenuhi syarat.
"Karena itu akan saya kawal betul bagaimana supaya nanti di Polewali Mandar ini penanganan stunting dan kemiskinan bisa betul-betul berhasil seperti yang diperintahkan Presiden," ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga Menko PMK mengecek penyaluran bansos dan kelengkapan BPJS Kesehatan untuk warga kurang mampu. Dia mendapatkan masih ada masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bansos, dan juga blm mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan. Karenanya dia meminta supaya Pemkab bisa memberikan perhatian lebih dan bisa memaksimalkan bantuan yang harus diterima masyarakat kurang mampu.
Pada kesempatan sebelumnya, Menko PMK menyempatkan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Syech Hasan Yamani, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di kesempatan silaturahmi itu Menko PMK juga memberikan bantuan berupa bantuan sosial dan bantuan Al-Quran. Menko PMK juga mengajak unsur pondok pesantren membantu pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Polewali Mandar.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar