Schoolmedia News Jakarta --- Plt. Direktur SMA , Winner Jihad Akbar mengemukakan bahwa visi Indonesia emas di tahun 2045 memerlukan transformasi sosial melalui terciptanya manusia Indonesia yang unggul, di mana pendidikan memainkan peran utama. Namun, untuk mencapai visi ini, diperlukan adanya perubahan pendidikan yang signifikan.
"Perencanaan Berbasis Data diperlukan untuk menetapkan tujuan yang konkret, mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda di setiap daerah, dan mengalokasikan anggaran secara efisien. Dengan data yang kuat, kita dapat merancang solusi yang tepat dan mencapai perubahan yang lebih signifikan dalam pendidikan Indonesia,” disampaikan Jihad terkait urgensi pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk Perencanaan Berbasis Data.
Untuk mewujudkan transformasi pendidikan tersebut, diperlukan kolaborasi antara dinas pendidikan, pemda, dan berbagai lembaga lainnya seperti Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan BAPPEDA, untuk memungkinkan identifikasi masalah pendidikan yang tepat dan alokasi anggaran yang efisien. “Pentingnya indeks SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan koordinasi dengan pengawas sekolah serta berbagai pihak lainnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kenaikan progress dalam hasil belajar siswa lebih penting daripada hasil akhirnya. Selain itu, perbaikan pendidikan dapat melibatkan perubahan mindset, perilaku, dan kegiatan yang menyasar akar masalah di sekolah. Semua ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan,” ungkap Jihad.
Maka dari itu, saat ini berbagai lembaga terkait tengah berupaya dan bekerja sama dengan baik demi peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Kemendagri misalnya memberikan dukungan dalam mengintegrasikan Rapor Pendidikan dengan penguatan regulasi, serta penegasan untuk melakukan evaluasi dan penggunaan data yang paling mutakhir.
“Hal ini termasuk dalam penyusunan APBD 2024, di mana Rapor Pendidikan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, untuk perencanaan Penganggaran Berbasis Data. Ini membantu memastikan alokasi anggaran pendidikan yang sudah ditentukan dapat digunakan dengan kualitas yang lebih baik," kata Valiandra.
Fokusnya bukan hanya pada pemenuhan anggaran, tetapi juga pada kualitas belanja pendidikan, di mana komposisi anggaran penunjang harus lebih rendah daripada anggaran belanja pokok. Evaluasi pun dilakukan untuk memastikan dampak peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu penting pula untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pembentukan capaian SPM adalah akurat dan diperbarui secara berkala,” imbuhnya.
Plt. Direktur SMA pun mengungkapkan upaya dan langkah penting yang diambil Kemendikbudristek untuk menciptakan kerja sama antar berbagai pihak terkait guna mewujudkan tujuan perencanaan berbasis data yang lebih baik. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup Penerbitan regulasi terkait indikator dalam Rapor Pendidikan; Pembuatan standar teknis pelayanan minimal pendidikan; Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis pada berbagai lembaga terkait; Membentuk komunitas belajar; Memastikan bahwa indikator prioritas dan subkegiatan sesuai dengan rapor daerah yang telah ditetapkan; Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk integrasi indikator dalam aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah; dan Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan rapor ini melalui indeks SPM pendidikan dalam penentuan kebijakan dana transfer di daerah.
Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam Perencanaan Berbasis Data di bidang pendidikan, Dian Putra menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya dari mulai updating atau pemutakhiran data Rapor Pendidikan, alokasi DAU, dan sebagainya. “Kita memerlukan data yang valid untuk menghindari kesalahan pengalokasian anggaran,” ungkapnya.
Upaya pun dilakukan oleh satuan pendidikan. Agus mengungkapkan bahwa melalui rapor mutu pendidikan, sekolah dapat mengetahui kekurangan dan mencari solusi atas beragam tantangan yang ada. “Contoh dari upaya sekolah misalnya pertama, terdapat beberapa sekolah yang mewajibkan guru-gurunya untuk satu minggu dua jam minimal masuk ke platform Merdeka Belajar. Ini adalah sebuah kegiatan yang cukup baik sekali artinya cost-nya sangat kecil, tapi ternyata impact-nya cukup besar. Nah ini adalah salah satu praktik baik dari pihak sekolah," katanya.
Kemudian yang kedua, lanjut Agus, ada beberapa sekolah yang membuat terobosan-terobosan dari dana BOS sesuai dengan peruntukannya tetapi membuat sebuah kegiatan terobosan dalam upaya meningkatkan nilai rapor mutu pendidikan. "Lalu yang ketiga, sekolah menggelar jam pelajaran tambahan untuk menangani masalah di sekolah, misalnya tentang masih adanya anak yang belum lancar membaca, dan lain-lain untuk meningkatkan kemampuan literasi,” tutur Kadispora Pangandaran.
Demi peningkatan mutu pengimplementasian Pendekatan Perencanaan Berbasis Data ini, tentu terdapat harapan dari berbagai pihak terkait. Dalam pernyataan penutup dari para narasumber, Jihad berharap seluruh pemangku kebijakan dan ekosistem pendidikan dapat bersinergi dalam menggunakan data acuan yang sudah ada di Rapor Pendidikan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan ataupun perencanaan pendidikan.
Hal tersebut sejalan dengan Valiandra yang mengemukakan bahwa PBD harus didorong bersama-sama untuk menjadi acuan pemerintah daerah yang nantinya akan mengorkestrasi pencapaian prioritas secara nasional. Dian Putra menegaskan kembali bahwa yang utama adalah penganggaran yang tepat, bukan penganggaran yang banyak.
Sementara itu, Agus menaruh harapan bagi pemerintah untuk mewadahi komunikasi antarsekolah, agar bisa saling belajar dan memperbaiki kekurangan demi peningkatan kualitas. "Kami mengapresiasi Kemendikbudristek yang sudah menghadirkan Rapor Pendidikan. Kami harap ini dapat dilanjutkan dan terus disempurnakan," ujarnya
Pilih Mode:
Tinggalkan Komentar