Foto: Pixabay
Legislator mengusulkan keberlanjutan program Bidikmisi atau bantuan pendidikan kepada lulusan SMA atau sederajat yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Ketua Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Surabaya Agustin Poliana di Surabaya, mengatakan pihaknya meminta kepada Pemkot Surabaya khususnya Dinas Pendidikan selaku pengelola anggaran untuk mempertimbangkan pasca-kelulusan para penerima program Bidikmisi.
"Jadi tidak hanya membiayai saja yang ditanggung, tetapi juga pemerintah punya tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuannya (tenaga dan pikirannya) pasca-kelulusannya. Mungkin bisa dipekerjakan lingkup Pemkot Surabaya," kata Agustin, pada Jumat,14 Juni 2019.
Selain itu, Agustin juga meminta kepada para orang tua calon mahasiswa berlatar belakang dari keluarga tidak mampu agar tetap optimistis, sebab, putra putri mereka bisa mendapatkan pendidikan tinggi secara gratis. Pembiayaan ini, kata Agustin berasal dari APBD Surabaya.
Baca juga: Mendikbud Sambut Positif Bidikmisi Terintegrasi KIP
Cara untuk mendapatkan pendidikan gratis itu, kata Agustin, yakni setelah siswa lulusan SMA sederajat dinyatakan diterima Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan menyelesaikan seluruh adiministrasinya untuk semester awal, mereka bisa langsung melaporkan ke Dinas Pendidikan Surabaya untuk mendaftarkan diri sebagai penerima program Bidikmisi.
"Untuk biaya administrasi semester awal diselesaikan saja dulu. Entah bagaimana caranya. Setelah itu silahkan mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan pembiayaan gratis dari program Bidikmisi," kata Agustin.
Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya hingga saat ini telah menyalurkan sebanyak 702 beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu di delapan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di kota tersebut.
Baca juga: Jumlah Meningkat, Penerima Bantuan Bidikmisi di Kalteng Capai 10.000 Mahasiswa
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya M. Ikhsan sebelumnya mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan delapan PTN agar proses pencairannya langsung dari dinas ke kampus. Sedangkan untuk uang transportasi, akan diberikan langsung ke mahasiswa.
Adapun beberapa syarat untuk mendapatkan bantuan beasiswa, kata Ikshan, mahasiswa tersebut telah diterima ataupun sudah menjalankan pendidikan di salah satu dari delapan PTN, kemudian mahasiswa tersebut berasal dari keluarga tidak mampu.
Delapan PTN tersebut yakni Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Islam Negeri Surabaya (UINSA), Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kemenkes, dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim.
Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof. Mohammad Nasih sebelumnya menyatakan Unair akan memprioritaskan pendaftar dari jalur Bidikmisi dan Komitmen Khusus pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) yang telah dibuka sejak 10 Juni 2019.
"Skor pendaftar bidikmisi akan kami tambah. Jadi pendaftar bidikmisi yang skornya rendah tapi bisa bersaing dengan skornya tinggi. Sehingga kami bisa memberi peluang bagi calon mahasiswa yang tidak mampu," kata Nasih.
Tinggalkan Komentar