Schoolmedia News Jakarta ---- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melatih humas pemerintah untuk menyusun dan mendistribusikan lebih banyak narasi moderat untuk membendung narasi negatif bermuatan intoleransi banyak beredar di berbagai platform media sosial.
“Harapannya, akan ada lebih banyak narasi moderat yang muncul (dari Humas Pemerintah) dan teramplifikasi di internet sehingga dapat melawan narasi kekerasan," kata Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Wawan Ridwan, dalam keterangannya terkait kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Tentang Penyusunan dan Distribusi Narasi Moderat Serta Pelaporan Konten Radikal di Jakarta pada Kamis (13/4/2023).
Wawan mengatakan, narasi negatif bermuatan intoleransi itu sengaja diproduksi oleh oknum yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia.
Dalam penyebaran narasi negatif itu, para oknum menggunakan berbagai platform media sosial untuk menjaring simpatisan atau merekrut anggota.
"Ada banyak pesan nonmoderat yang beredar di berbagai platform media sosial, narasi - narasi yang sengaja disebarkan untuk merekrut anggota dan melakukan propaganda. Tentu tujuannya untuk memecah belah,” jelas Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT.
Lebih lanjut Wawan mengatakan, dalam membuat narasi moderat, BNPT memberikan ilmu dan pengetahuan kepada insan kehumasan pemerintah tentang bagaimana cara penyusunan dan pendistribusian konten narasi moderat.
"Kita menambah pengetahuan dan keterampilan para peserta terkait penyusunan dan pendistribusian narasi moderat," kata dia.
Sementara itu, Redaktur NU online, Zunus Muhammad, selaku narasumber dalam kegiatan ini membagikan pengalamannya tentang cara membangun kontra narasi di ruang digital.
Menurut Zunus, membangun kontrak narasi di media sosial bisa dimulai dengan memasukkan pesan keagamaan.
"Cara membangun kontra narasi di ruang digital, bisa dimulai dengan memasukkan pesan keagamaan nirkekerasan, narasi damai dan harmonis, penolakan paham kekerasan dalam penyelesaian konflik, sampai komitmen merawat kebangsaan," jelas Redaktur NU online.
Dalam kegiatan itu Humas Pemerintah juga dibekali cara melakukan pelaporan konten non moderat yang mengarah ekstremisme terorisme melalui kanal aduan yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Acara itu turut dihadiri delegasi 12 Humas Pemerintah, termasuk Humas Brimob Polri, Humas Penerangan Kodam Jaya, Humas Puspen TNI hingga Humas Pemprov DKI Jakarta.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar