Schoolmedia News Jambi ---- Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I (KPK), Maruli Tua, mengatakan ongkos politik/demokrasi diketahui sangat mahal, tapi pihaknya meminta agar mahalnya biaya politik/demokrasi itu tidak membuat korupsi kian marak.
Untuk itu, KPK meminta komitmen dari Kepala Daerah beserta jajaran dan pimpinan DPRD untuk menjauhi tindak pidana korupsi
“Sebagai contoh, dihimpun dari data KPK, biaya politik calon bupati/wali kota rata-rata Rp30 miliar, sementara gaji bupati/wali kota terpilih selama 5 tahun di bawah biaya politik. Begitu juga biaya politik menjadi gubernur bisa mencapai Rp100 miliar, sedangkan untuk pemilihan presiden, biayanya tidak terhingga atau unlimited,” ujar Maruli, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Rabu (5/4/2023).
Untuk itu, Bupati Bungo H. Mashuri meminta pendampingan secara khusus pada KPK karena adanya Implementasi UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
“Kami di daerah diminta untuk melakukan inovasi supaya mendapatkan pendapatan daerah untuk menjadi mandiri tidak tergantung dengan dana pusat namun ternyata akibat implementasi UU HKPD terbaru, hal tersebut malah membuat pendapatan kami menurun cukup besar. Seperti saat ini daerah tidak diizinkan lagi memperoleh dana sumbangan pihak ketiga dari hasil sawit dan karet sehingga membuat pendapatan Muara Bungo terus menurun,” jelas Mashuri.
Meski demikian, Mashuri menuturkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa salah satu misi yang ingin dicapai ialah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Transparansi dan Melayani.
Hal itu dibuktikan dari capaian MCP Kabupaten Bungo selama 2 tahun terakhir yang mengalami peningkatan. Yakni tahun 2021 sebesar 78 persen atau peringkat ke- 8 Se-Provinsi Jambi dan tahun 2022 sebesar 82 persen atau peringkat ke-3 Se-Provinsi Jambi.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar