Cari

APTISI Tolak RUU Sisdiknas dan Pertanyakan Organisasi Bayangan di Kemdikbudristek

 

Schoolmedia News Jakarta ---- Massa dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISI) menggeruduk Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (27/9).

Massa aksi yang didominasi oleh dosen dan mahasiswa ini mengenakan kemeja putih saat berunjuk rasa.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lapangan, terdapat satu mobil komando yang terparkir di depan gerbang kantor kementerian.

Pagar berwarna hijau tua yang adalah pintu masuk kementerian dari arah Jalan Jenderal Sudirman pun ditutup rapat oleh petugas. Hanya pintu pejalan kali saja yang dibula dan dijaga petugas.

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah II-B Lampung lakukan aksi unjuk rasa minta Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mundur.

Dalam mobil komando, juga terdapat spanduk berisi tiga tuntutan para pengunjuk rasa.

Pertama, menolak Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang berorientasi pada bisnis dan tidak mendidik, kedua menolak RUU Sisdiknas yang akan menyengsarakan dosen dan guru. Ketiga, menolak penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri oleh perguruan tinggi negeri.

Deden, salah satu peserta aksi yang berasal dari Serang menyebutkan bahwa aksi ini sudah berlangsung dari pagi dan dimulai dari wilayah Jakarta Pusat.

"Kalau demo sudah dari Istana Negara ya tadi pagi, memang di sini kami ingin menuntut tiga tuntuan, terutama soal RUU Sikdinas. Mengapa? Karena kami menduga ini akan menyangkut soal honor," kata Deden.

Deden pun menyebut pihaknya hingga kini masih menunggu perwakilan massa aksi untuk diterima oleh pihak Kemendikbud dalam melakukan dialog.

Koordinator Lapangan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah II-B Muprihan Thaib.

"Bila Mas Menteri tidak kuat dan tidak sanggup untuk mengelola pendidikan di Indonesia ini, lebih baik mundur," katanya, Selasa (27/9).

Menurutnya, Mendikbudristek tidak konsisten dengan pembukaan UUD 1945 terkait mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lebih baik mundur, dan kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk meninjau kembali Mas Menteri Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," jelasnya.

Sebelumnya, dalam melakukan aksinya APTISI Wilayah II-B Lampung menyebutkan poin-poin tuntutan di antaranya, meminta pemerintah membubarkan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) PT yang dibentuk oleh Kemendikbudristek, dan dikembalikan urusan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT.

Lalu, menghapus Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berbasis jalur mandiri. Selanjutnya, APTISI meminta pemerintah untuk menghapus lembaga uji kompetensi khususnya bidang kesehatan yang saat ini dikelola oleh lembaga swasta.

APTISI meminta RUU Sisdiknas untuk dapat dikaji ulang, sehingga tidak merugikan pihak-pihak lain sebagai pendidik dan memanusiakan dosen dan guru.

Tim Schoolmedia 

Lipsus Selanjutnya
Pendaftaran Kompetisi Robotik Madrasah Dibuka Hingga 26 Oktober 2022
Lipsus Sebelumnya
260 Ribu Unit VTM Untuk Pelacakan Kasus COVID-19 Lebih Efisien

Liputan Khusus Lainnya:

Comments ()

Tinggalkan Komentar