Ilustrasi daun ganja, Ilus: Pixabay
SCHOOLMEDIA NEWS, Manokwari - Ratusan siswa baru SMA Negeri 1 Manokwari, Papua Barat, menjalani tes urine sebagai upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di daerah tersebut.
Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua Barat, Indah Perwitasari mengatakan, pelajar dan mahasiswa di Papua Barat cukup rentan terhadap peredaran narkoba, terutama jenis ganja.
"Mereka ini pergaulannya luas dan wilayah kita ini cukup dekat dengan PNG (Papua Neu Genea). Papua dan Papua Barat merupakan pintu masuk pertama peredaran ganja dari PNG," kata Indah.
Baca juga: Ada Kekerasan di Sekolah, Gubernur Minta Orang Tua Didik Anak Lebih Maksimal!
Menurut Indah, pemeriksaan urine bagi calon siswa baru merupakan upaya baik dari pihak sekolah juga BNN. Ini, kata Indah, sebagai upaya pencegahan dini agar pelajar tidak terjerembab dalam pengaruh negatif barang berbahaya tersebut.
Dari sekian SMA dan SMK di Manokwari, Indah menjelaskan, baru SMA Negeri 1 yang sudah menjalin kerjasama dengan BNN. Melalui kerjasama tersebut, pemeriksaan urine dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru.
Selain, tes urine, Indah menjelaskan, mereka juga dibekali pemahaman secara detail melalui sosialisasi yang dilaksanakan pada kegiatan masa orientasi siswa (MOS).
"Mudah-mudahan targetnya kena, mereka harus paham betul tentang pengaruh buruk narkoba jenis apapun. Perjalanan mereka masih panjang, sangat disayangkan kalau sampai rusak akibat narkoba," kata Indah.
Baca juga: Lakukan Kecurangan PPDB, Mendikbud: Tak Ada Toleransi!
Sosialisasi dan pemeriksaan narkoba di sekolah tersebut berlangsung selama dua hari yakni sejak Senin (15/7). Tercatat, sebanyak 455 calon siswa SMA N 1 Manokwari menyerahkan urine mereka untuk dilakukan pemeriksaan.
"Pada kegiatan tahun lalu, semua negatif. Hasil untuk pemeriksaan kali ini dapat diketahui besok," kata Indah.
Jika ada calon siswa yang terbukti positif mengonsumsi ganja, Indah melanjutkan, BNN akan melakukan rehabilitasi jalan. Rehabilitasi itu dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas pendidikannya.
"Kecuali kalau ada indikasi terlibat dalam peredaran, kami akan melakukan tindakan yang lebih tegas," ujarnya.
Tinggalkan Komentar