Schoolmedia News Jakarta ---
Prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021. Meskipun tren penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir sudah positif, tetap diperlukan penanganan beragam persoalan dalam penanggulangan stunting agar target prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 dapat tercapai. Salah satunya, persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.
“Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Forum Nasional Stunting Tahun 2022, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (06/12/2022).
Lebih jauh, Wapres meminta kepada para gubernur, wali kota, bupati, hingga camat dan lurah, agar memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya. Selain pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, ia juga meminta para pemimpin kepala daerah memperhatikan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para kader.
“Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat kita andalkan,” kata Wapres optimis.
Wapres pun berharap, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi, mengingat waktu menuju target 14% hanya tersisa kurang dari dua tahun.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting.
“Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melaporkan perkembangan penerapan program penurunan stunting setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu kegiatan tambahan pada 2022, di antaranya adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting. Kegiatan lainnya adalah praktik Tim pendamping keluarga, khususnya bagi keluarga berisiko stunting, serta penyediaan pendampingan terhadap semua calon pengantin sebelum memasuki usia subur.
Hasto juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan, penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun. Kendati demikian, diupayakan pada 2022 ini, prevalensi stunting menurun hingga 3%.
“Di tahun 2022 ini, diharapkan optimalisasi penurunan bisa mencapai 3%. Sehingga, 2024 bisa mencapai 14%,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyaksikan pemberian piagam apresiasi dari BKKBN atas dukungan dan partisipasi layanan Gizi Spesifik dan Sensitif sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Penerima penghargaan tersebut adalah Kongres Wanita Indonesia, Tim Penggerak PKK, Dharma Pertiwi, Pemimpin Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, dan Pengurus Pusat Aisyiyah.
Turut hadir dalam acara ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai.
Tidak Cukup Intervensi Gizi
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menjelaskan, pencegahan dan penanganan stunting tidak cukup dengan intervensi gizi sensitif dan spesifik..
Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.
Menurut Deputi Agus, selain intervensi gizi, yang perlu dilakukan untuk pencegahan dan penanganan stunting adalah penguatan kapasitas dan perilaku. Dia menerangkan, yang menjadi subjek dalam penguatan perilaku untuk penanganan stunting adalah remaja putri, remaja pria, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu melahirkan.
"Bicara stunting bukan soal pandangan kita pada balita saja. Subjek kita juga remaja putri dan putra, calon pengantin. Ibu hamil, ibu melahirkan. Kita harus menggeret fokus program pada kelompok-kelompok yang ada ini," ujar Agus Suprapto.
Agus menerangkan, menguatkan kapasitas dan perilaku dimulai dari kesadaran terhadap kesehatan keluarga. Seperti membangun kesadaran keluarga untuk memberikan imunisasi dasar lengkap pada anak untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa mengganggu pertumbuhan anak.
Kemudian, menguatkan kapasitas dan perilaku pada remaja untuk mencegah perilaku menyimpang, perilaku seksual berisiko, dan mencegah pernikahan dini. Penguatan ini kata Deputi Agus juga bisa diberikan melalui bimbingan remaja dan bimbingan perkawinan pada remaja putri maupun putra.
Deputi Agus menerangkan, kolaborasi multi pihak diperlukan untuk menguatkan kapasitas perilaku pada keluarga dan pada remaja untuk mencegah stunting.
Mulai dari peran pemerintah pusat yang telah mengeluarkan kebijakan seperti Perpres 72 Tahun 2021 dan RAN PASTI. KEpala daerah, Gubernur, Bupati, dengan tata aturan di daerah. Camat, Lurah/Kepala Desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, hingga peran tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi agama, ulama, hingga keluarga itu sendiri.
Peran organisasi masyarakat bisa menjadi penggerak dalam mengedukasi dan mensosialisasikan konsumsi makanan bergizi pada keluarga, dan kesadaran pentingnya hidup sehat, dan mencegah pernikahan dini.
Kemudian, peran organisasi agama dan ulama bisa menjadi penggerak dalam mencegah perilaku menyimpang berisiko.
"Kita perlu gotong royong sepakat semuanya bersatu padu. Sekarang aksi nyata hingga tingkat keluarga yang kita butuhkan untuk mencegah stunting," pungkasnya.
Sebagai informasi, BKKBN bekerjasama dengan Tanoto Foundation menyelenggarakan "Forum Nasional Stunting 2022: Bergerak Bersama Garda Terdepan dalam Pendampingan Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting". Kegiatan ini sebagai media refleksi implementasi RAN PASTI dalam periode satu tahun terakhir, sarana menyebarluaskan praktik baik berbagai elemen pentahelix, memahami tantangan yang dihadapi oleh petugas lapangan, serta mengindentifikasi dukungan yang dapat diberikan bagi percepatan penurunan stunting di tahun mendatang.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar