Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah- Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/03), Foto: kemendagri.go.id
Sepuluh gubernur anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menyepakati bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi proyek percontohan kurikulum kebencanaan nasional.
"Semua sepakat Jabar akan menjadi percontohan pelaksanaan kurikulum kebencanaan, kontennya sedang kita bahas salah satunya adalah masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil usai acara penutupan Rapat Kerja Gubernur di Bandung, Rabu, 27 Maret 2019.
Kesepuluh gubernur tersebut yakni Gubernur Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama dua hari, para gubernur tersebut menggelar Rapat Kerja Gubernur di Bandung. Berdasarkan hasil dari rapat kerja tersebut telah disetujui bahwa para gubernur bersama-sama menguatkan budaya masyarakat tangguh bencana.
Salah satunya yakni melalui kurikulum kebencanaan dengan target mengurangi kerentanan di tingkat masyarakat dan wilayah rawan bencana, serta meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana yang antisipatif, responsif, dan mampu pulih kembali.
Menurutnya, Pemprov Jabar saat ini sedang membahas konten kurikulum kebencanaan yang diasistensi BNPB. Sementara itu, Pemprov Jabar sudah menggelar focus group discussioan (FGD) terkait kurikulum kebencanaan.
"Per hari ini pun sedang diadakan FGD terkait kurikulum itu nanti hasilnya diserahkan ke saya," ujar Emil menjelaskan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Munardo mengungkapkan, setelah Rapat Kerja Gubernur ini, BNPB segera berkoordinasi dengan Kemendikbud dan para pakar guna merumuskan kurikulum kebencanaan dengan Jabar sebagai pilot project.
"Jadi hari ini BNPB dan 10 gubernur anggota FKD-MPU menyusun sebuah cetak biru tentang edukasi kebencanaan. Kami juga akan mencoba merumuskannya dengan Kemendikbud dan beberapa pakar," kata Doni.
Menurut Doni, kurikulum kebencanaan di setiap level pendidikan akan berbeda metode dan konten edukasinya. Tetapi porsinya semua sama yakni kurikulum menitikberatkan pada praktik.
"Jadi kira-kira 30 persen teori, sisanya 70 persen praktik. Pola pendidikan dan pelatihannya dibuat sedemikian rupa supaya masyarakat dan anak-anak kita tidak terbebani," ujar Doni.
Selain Jabar sebagai pilot project kurikulum kebencanaan nasional, Rakergub FKD-MPU ke-19 juga membahas organisasi dan tata kerja serta sekretariat bersama FKD-MPU yang merupakan tindak lanjut dari terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
Tinggalkan Komentar