Schoolmedia News Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Guna mempercepat kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia di bumi cendrawasih itu, tahap awal disalurkan 353 Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi mahasiswa untuk melanjutkan belajar di bangku perkuliahan.
Di antara tugas Kementerian Agama berdasarkan Inpres tersebut adalah penguatan dan pengembangan lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Salah satu program yang digulirkan sejak 2020 adalah Kita Cinta Papua (KCP).
Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury menegaskan bahwa Menag Yaqut Cholil Qoumas berkomitmen melanjutkan Program KCP. Bahkan, Menag dalam arahannya berharap, pemberian beasiswa KCP bagi mahasiswa Papua dan Papua Barat diperluas, tidak hanya pada perguruan tinggi keagamaan binaan Kemenag saja, tapi juga di perguruan tinggi umum binaan Kemendikbud.
"Bapak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berpesan, supaya jangan hanya program regular yang dilakukan, harus bisa berinovasi," kata Thomas Pentury saat rapat koordinasi melalui virtual dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Jakarta, Kamis (25/3/2021).
“Kalau kita mau menyiapkan SDM Papua, jangan hanya disekolahkan di sekolah agama saja. Mereka juga harus disekolahkan di sekolah umum lain,” sambung Thomas Pentury mengulang pesan Menag Yaqut.
Dijelaskan Thomas Pentury, salah satu program KCP tahun 2020 adalah pemberian KIP Kuliah bagi 253 mahasiswa Papua dan Papua Barat. Jumlah ini dinilai belum cukup, perlu afirmasi lebih untuk membantu anak-anak Papua dan Papua Barat.
"Tahun 2021 ini, kita akan memberi KIP Kuliah bagi 355 anak Papua dan Papua Barat," tegas Thomas Pentury.
Kasubdit Anggaran Bidang Agama dan Letina, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Djamaluddin menyampaikan bahwa perlu dilakukan konfirmasi antara Kementerian Agama dan Kemendikbud, menghindari terjadinya tumpang tindih program.
“Program-programnya harus berbeda, mana yang menjadi program Kemenag, dan mana pula yang menjadi programnya Kemendikbud,” kata Djamaluddin.
Senada dengan Djamaluddin, Direktur Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa dalam Inpres No. 9 Tahun 2020, masing-masing Menteri sudah diberi mandat untuk meningkatkan kolaborasi pembangunan di Papua dan Papua Barat.
“Kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada mereka karena dampaknya juga terasa terhadap pembangunan di Papua dan Papua Barat,” tambah Tatang Muttaqin.
Tampak hadir dalam rapat virtual ini, Sekretaris Ditjen Bimas Kristen, Urbanus Rahangmetan, Direktur Pendidikan Agama Kristen, Pontus Sitorus, dan beberapa perwakilan pejabat eselon III dan IV dan ASN Ditjen Bimas Kristen.
Penulis : Eko Schoolmedia
Editor : Burhan Schoolmedia
Tinggalkan Komentar