Siapkan Rp 76 Miliar, Pemprov Kalbar Gratiskan Sekolah untuk 142.000 Siswa SMA/SMK

Ilustrasi ruang kelas, Foto: Pixabay

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan program sekolah gratis untuk 142 ribu siswa jenjang SMA/SMK se-Kalimantan Barat. Anggaran dana sebesar Rp 76 miliar telah disiapkan oleh pemda setempat untuk menjalankan program ini.

"Sebanyak 142 ribu anak SMA/SMK se-Kalbar yang akan menjadi sasaran program sekolah gratis. Selain itu pemprov juga akan memberikan bantuan berupa meubeler," kata Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji di Pontianak, Senin, 4 Maret 2019.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyediakan sekitar Rp 20 miliar untuk pengadaan mebel untuk seluruh SMA/SMK di Kalbar. Ia juga berjanji, tahun depan pihaknya akan menambah jumlah sasaran penerima program sekolah gratis menjadi 200 ribu siswa.

"Untuk tahun ini seluruh siswa negeri sudah terakomodir semua dalam program sekolah gratis," ujar Sutarmidji.

Ia berharap dengan adanya program sekolah gratis ini tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah. Ia menegaskan, jika ada yang tetap berani melakukan penarikan, pihaknya akan mmeminta pejabat berwenang untuk memeriksa ke lapangan.

"Kalau masih ada yang menarik iuran lain di sekolah, saya suruh periksa saja," kata Sutarmidji tegas.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Suprianus Herman mengatakan, tahun ini Pemprov menyiapkan anggaran Rp 76 miliar untuk program sekolah gratis tingkat SMA/SMK/SLB.

"Mulai tahun ajaran baru 2019/2020 kita menerapkan sekolah gratis bagi SMA/SMK yang ada se-Kalbar. Anggarannya sudah disiapkan, kita tinggal menyusun juknisnya saja," kata Suprianus.

Ia menyebutkan, anggaran yang disiapkan bagi program sekolah gratis ini sebesar Rp 70 miliar untuk negeri dan Rp 6 miliar untuk swasta.

Untuk siswa yang bersekolah di SMA/SMK/SLB negeri, kata Suprianus, mereka semuanya akan mendapatkan fasilitas gratis. Namun untuk swasta, pemerintah setempat hanya akan memberikan beasiswa untuk siswa tidak mampu.

"Makanya kita akan meminta data kepada pengelola sekolah swasta untuk memberikan data siswa yang tidak mampu, agar mendapatkan beasiswa tersebut," tutur Suprianus.