Indonesia Berkontribusi Penyelesaian Konflik Politik di Myanmar

Foto: Demonstran memprotes kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, Yangon, Myanmar, 6 Februari 2021. REUTERS/Stringer

Schoolmedia News, Jakarta – Indonesia akan terus berupaya dan berkontribusi secara konstruktif dalam penyelesaian konflik politik di Myanmar, menyusul kudeta yang dilakukan militer negara tersebut pada 1 Februari lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers Bersama, usai pertemuan bilateral dengan Menlu Hongaria di Jakarta, Selasa (16/2).

“Sejak awal, Indonesia secara konsisten terus menyampaikan kesediaan untuk kontribusi.” Ujar Retno

Dilansir dari ANTARA, Selasa (16/2), Retno menilai bahwa upaya untuk mengamankan keberlanjutan transisi inklusif menuju demokrasi di Myanmar perlu terus dikedepankan. Serta, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama.

“Untuk itu, mekanisme Kawasan harus dapat bekerja lebih baik untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini.” ujar Retno

Retno telah berkomunikasi dengan para menlu Perhimpunan Bagsa – Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) serta sejumlah menlu antara lain India, Australia, Jepang, Inggris dan Utusan khusus Sekjen Pbb mengenai isu Myanmar.

Untuk membahas isu yang sama, Retno berencana melakukan komunikasi dengan menlu Amerika Serikat serta Cina.

Baca juga:Dimulai, Ini yang Perlu Diperhatikan dari Vaksin COVID-19 Sinovac untuk Lansia

Diketahui sebelumnya, Militer Myanmar meluncurkan  kudeta terhadap pemerintah sipil dan menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, politikus dari partai pemenang pemilu yaitu Liga Nasional untuk demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis pro demokrasi dan HAM Myanmar.

Di bawah kendali pimpinan tertinggi, Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing, militer memberlakukan status darurat selama satu tahun yang menempatkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif di Myanmar.

Dua hari setelah kudeta, kepolisian Myanmar resmi menangkap Suu Kyi atas tuduhan impor alat komunikasi illegal, sementara Presiden Myint ditangkap karena dianggap melanggar Undang-Undang Tata Kelola Bencana.

Ribuan warga, mulai dari kelompok buruh, pegawai negeri sipil, tenaga kesehatan, mahasiswa dan aktivis muda menggelar aksi damai menentang kudeta militer serta menuntut otoritas setempat mengembalikan kekuasaan ke pemerintah yang terpilih secara demokratis.