Foto: Unsplash
Schoolmedia News, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyuarakan peringatan bahwa ketika virus dan berbagai variannya menyebar ke seluruh dunia, keamanan global hanya dapat dijamin jika setiap orang menikmati tingkat perlindungan yang sama. Ketidakadilan dalam pendistribusian vaksin terjadi, dimana negara-negara terkaya di Utara menerima vaksin terlebih dahulu sementara negara-negara dibagian Selatan yang miskin tidak mendapatkan vaksin sama sekali. Terbukti, kini banyak negara sudah mulai memperebutkannya. Dewan Keamanan PBB akan memperdebatkan masalah akses global vaksin Covid-19. Agenda yang dibahas yaitu mengangkat masalah yang kemungkinan akan menggarisbawahi perbedaan tajam antara anggota dewan. Pertemuan yang rencana nya akan berlangsung pada Rabu (17/2) yang dilakukan atas inisiatif Inggris, yang membanggakan program vaksinnya yang efektif.
AFP minggu (14/2) melaporkan bahwa mungkin sejumlah pertanyaan akan diajukan dalam agenda tersebut, terkait bagaimana vaksin dapat didistribusikan seacara adil.Haruskah pasukan penjaga perdamaian PBB helm biru di sekitar 15 negara, bersama dengan karyawan PBB lainnya yang ditempatkan di seluruh dunia? Kemudian apakah perlu mendeklarasikan mereka sebagai pekerja esensial dan menerima prioritas vaksin, termasuk di negara-negara yang belum menerima dosis vaksin? Jika demikian, siapa yang harus memberikan vaksin: Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara asal pasukan atau negara di mana mereka ditempatkan?
“Vaksin dan vaksinasi sebenarnya bukan tugas Dewan Keamanan," kata seorang duta besar, yang berbicara tanpa menyebut nama.
Melansir AF, Dewan Keamanan, dengan misi menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia, tidak memiliki keahlian kesehatan khusus. Dewan Keamanan PBB hanya dapat memberikan “kontribusi." Dia menambahkan bahwa tidak ada resolusi tentang masalah tersebut kemungkinan akan muncul dalam pertemuan minggu ini.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, telah berulang kali menyerukan agar vaksin diperlakukan sebagai "barang publik global," tanpa menjelaskan secara pasti bagaimana hal itu bisa terjadi.
Vaksinasi "adalah tantangan besar sekarang," kata Olof Skoog, duta besar Uni Eropa (UE) untuk dewan tersebut. Skoog, seorang Swedia, mencatat bahwa UE telah berkontribusi dalam menciptakan inisiatif Covax global di bawah naungan PBB. Kerjasama multilateral itu bertujuan untuk menyediakan setidaknya dua miliar dosis pada akhir tahun, termasuk setidaknya 1,3 miliar dosis untuk 92 negara berpenghasilan rendah. Melansir AFP, seorang duta besar mengatakan kekhawatiran adanya semacam vaksin apartheid. Di mana negara-negara kaya di Utara menerima pasokan yang cukup, sementara negara-negara Selatan yang lebih miskin tidak kebagian sama sekali. Baru -baru ini kondisi tersebut diperingatkan oleh Afrika Selatan. Dia mengatakan perundingan mengenai resolusi Dewan Keamanan kemungkinan besar akan “rumit”.
Tinggalkan Komentar