Schoolmedia News Jakarta == Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai solusi ajaib untuk mengatasi stunting dan meningkatkan gizi anak bangsa, kini justru menjadi mimpi buruk. Alih-alih memberikan nutrisi, program ini malah memberikan trauma keracunan massal.
Data dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mencatat, hingga 6 Oktober 2025, sebanyak 9.413 anak sekolah menjadi korban keracunan makanan yang diduga berasal dari program MBG. Sebuah ironi yang pahit, seperti pil yang gagal melapisi manisnya.
Sejak awal, program MBG memang penuh dengan janji manis. Pemerintah mengklaim program ini akan menjadi terobosan nasional dalam memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia.
Namun, seperti kebanyakan janji politisi, realitasnya jauh panggang dari api. Informasi dasar mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program masih menjadi misteri, sulit diakses oleh publik. Seolah-olah, program ini adalah resep rahasia yang hanya boleh diketahui oleh segelintir orang.
CELIOS menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang membuat program ini amburadul. Pertama, cakupan penerima manfaat tidak jelas prioritasnya. Anak-anak yang seharusnya menjadi fokus utama, justru terabaikan. Kedua, kualitas makanan seringkali tidak sesuai dengan standar gizi seimbang.
Mungkin, yang penting kenyang, soal gizi belakangan. Ketiga, koordinasi antar lembaga masih parsial, tanpa satu sistem pengawasan terpadu. Alhasil, program ini berjalan seperti kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing di lautan birokrasi.
Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, dengan nada sinis mengatakan, 'Program MBG rusak dari segala lini. Mulai dari kualitas makanan, masalah penyaluran hingga indikasi korupsi dan keracunan.'
Ia menambahkan, saat ini terdapat indikasi pergeseran anggaran pendidikan akibat MBG. 'Jadi, program ini sebenarnya tidak gratis karena memanfaatkan uang pajak rakyat dan menggeser anggaran bantuan sosial lainnya,' ujarnya.
Keterlibatan pelaku usaha kecil pun sangat terbatas karena rantai pasok dikuasai pemain besar. Seolah-olah, program ini hanya menguntungkan segelintir elite, sementara rakyat kecil gigit jari.
Kasus keracunan massal menjadi bukti nyata bahwa program MBG jauh dari kata sukses. Irma Hidayana, Founder Lapor Sehat, dengan nada prihatin mengatakan, 'Satu kasus keracunan saja sudah merupakan kejadian yang sangat serius. Sehingga perlu perhatian khusus terkait keamanan makanan dalam MBG ini.'
Ia menambahkan, keberadaan program MBG justru berisiko menurunkan semangat para ibu yang selama ini mulai menyadari pentingnya edukasi gizi dan berupaya mempraktikkan cara menyiapkan makanan sehat dan bergizi di rumah. “Yang seharusnya menjadi pondasi utama bagi akses anak-anak terhadap makanan bergizi,†tegasnya. Seolah-olah, pemerintah ingin mengambil alih peran ibu dalam memberikan gizi terbaik bagi anak-anaknya.
Melihat kondisi ini, muncul kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan publik. Dari keresahan itulah lahir MBG Watch, sebuah koalisi warga yang peduli memastikan Program MBG berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas penyalahgunaan. MBG Watch hadir sebagai wadah kolaboratif bagi masyarakat untuk memantau, melapor, dan memastikan hak anak atas makanan sehat dan aman terpenuhi. Sebuah inisiatif yang patut diapresiasi, di tengah apatisme dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Isnawati Hidayah, Ahli Kebijakan Kesehatan dan Ketahanan Pangan, dengan semangat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi program MBG. “Kasus-kasus keracunan dan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan MBG telah menimbulkan keresahan di masyarakat,†ujarnya.
Ia menambahkan, banyak masyarakat yang menyampaikan kegelisahannya melalui media sosial, namun masih bersifat sporadis dan cenderung “tidak terdengar†pemerintah.
“Melalui hadirnya MBG Watch, kami berharap aspirasi masyarakat dapat terhimpun secara kolektif untuk upaya advokasi kebijakan,†tegasnya.
Isnawati mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran di sekitar mereka. “Jadi mari ibu-ibu, saudara dan teman-teman turut mengawasi pelaksanaan MBG bersama,†ajaknya.
MBG Watch diharapkan menjadi mata dan telinga rakyat, yang akan mengawasi setiap gerak-gerik program MBG. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan program ini dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Tentu saja, kita tidak boleh melupakan potensi korupsi yang mengintai di balik program MBG. Anggaran yang besar, ditambah dengan pengawasan yang lemah, menjadi lahan subur bagi para koruptor untuk beraksi. Kita tentu tidak ingin program yang seharusnya memberikan gizi bagi anak-anak, justru menjadi sumber kekayaan bagi segelintir orang.
Oleh karena itu, MBG Watch harus menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya korupsi. Setiap laporan dari masyarakat harus ditindaklanjuti dengan serius. Jika ditemukan indikasi korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Kita harus memberikan efek jera kepada para koruptor, agar mereka tidak berani bermain-main dengan uang rakyat.
Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi berkat bagi anak-anak Indonesia. Namun, jika program ini tidak diawasi dengan baik, justru akan menjadi bencana. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memantau program ini. Laporkan setiap pelanggaran yang Anda temukan. Jangan biarkan korupsi merajalela.
MBG Watch adalah wadah bagi kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi program MBG. Mari kita gunakan wadah ini sebaik-baiknya. Jangan biarkan suara kita hilang ditelan hiruk pikuk politik.
Bersama-sama, kita bisa membuat program MBG menjadi lebih baik. Saatnya bertindak. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi korban dari program yang gagal. Mari kita pastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan aman. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka.
MBG Watch membuka ruang partisipasi publik melalui berbagai kanal:
Rizky Dwi Lestari, Peneliti Unitrend, menjelaskan, “Upaya pengawasan tidak akan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat. Kami memfasilitasi kanal pelaporan, mengumpulkan data, mendorong advokasi, dan memperkuat kolaborasi lintas pihak. Keamanan pelapor menjadi prioritas—laporan bersifat anonim dan diverifikasi melalui kombinasi AI dan tim manusia. Jika terbukti serius, kami mendorong terminasi kebijakan sampai evaluasi menyeluruh dilakukan.â€
Platform ini dapat dimanfaatkan masyarakat hingga akar rumput dan terwujud berkat kolaborasi lintas lembaga seperti, CELIOS, Unitrend, Transparency International, Lapor Sehat, LBH Jakarta, dan Bareng Warga. MBG Watch juga terbuka untuk bekerja sama dengan gerakan masyarakat lainnya guna memperkuat sistem pengawasan publik.
Dzatmiati Sari, Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII), menambahkan, “Program ambisius MBG ini tidak disertai dengan tata kelola yang baik. Tinggi korupsi, berkelindannya konflik kepentingan dan membuka keran perburuan rente di rantai pasok makanan. Maka, MBG ini harus dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh.â€
Fadhil Alfathan, Direktur LBH Jakarta, menegaskan, “Perlindungan hukum bagi pelapor menjadi fokus utama aksi masyarakat sipil. Dengan jaminan ini, masyarakat tidak perlu khawatir untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan MBG, sehingga kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.â€
MBG Watch merupakan inisiatif masyarakat sipil yang bertujuan memastikan setiap dana APBN digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu, harapannya platform ini berperan untuk memastikan pelaksanaan MBG benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, berjalan transparan, dan terlaksana dengan baik.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar