KemenPPPA Gelar Lokakarya Forum Anak Nasional 2025

Schoolmedia News Jakarta = Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali menyelenggarakan Lokakarya Forum Anak Nasional sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli setiap tahunnya.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I, Devy Nia Pradhika menegaskan pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan dan perlunya ruang yang luas bagi anak-anak untuk menyuarakan aspirasi mereka.

“Jelang peringatan HAN 2025, Kemen PPPA tengah menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya adalah penyusunan dan pembacaan Suara Anak Indonesia (SAI), yang berfungsi sebagai representasi aspirasi, kebutuhan, dan harapan anak-anak terhadap isu pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Proses penyusunan SAI dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari anak-anak di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari desa hingga provinsi, dengan dukungan alat bantu Kanvas Suara Anak agar prosesnya lebih sistematis dan inklusif,” ujar Devy, pada Sabtu (28/6).

Devy menjelaskan partisipasi anak bukan hanya bentuk keterlibatan simbolis, tetapi merupakan hak yang dijamin oleh hukum. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga menindaklanjuti suara anak melalui pengintegrasian dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini menjadi bagian dari pendekatan inklusif yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Lebih lanjut, Devy menyampaikan perlindungan anak merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda ditetapkan sebagai salah satu indikator kunci dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Sebagai bagian dari upaya konkret perlindungan anak, pemerintah telah menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan dan eksploitasi, serta mendapatkan akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,” kata Devy.

Devy menegaskan, pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun generasi muda yang berkualitas. Anak-anak harus dipandang sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek atau penerima manfaat. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak harus menjadi bagian integral dari kebijakan nasional.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong keterlibatan aktif anak dalam proses pembangunan. Kami berharap melalui kegiatan lokakarya ini, anak-anak dapat memahami arti penting partisipasi dan mulai menyusun Suara Anak Indonesia yang relevan dan berdampak bagi pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Mari kita wujudkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Devy.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum menegaskan bahwa dengan persentase populasi anak mencapai hampir sepertiga total penduduk Indonesia. Menurutnya, suara anak harus menjadi input krusial dalam perencanaan pembangunan, tidak hanya untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

“Kami mendorong agar anak tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat, melainkan subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Lebih dari sekadar formalitas, partisipasi anak harus bermakna. Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, dan hal ini dijamin oleh undang-undang. Kami mendorong anak-anak untuk menjadi komunikator, supervisor, atau bahkan agen perubahan yang membawa dampak nyata. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan aspirasi yang dihimpun melalui Forum Anak Nasional ke dalam program dan kebijakan kementerian serta lembaga terkait, memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan terbaik anak,” ujar Woro Srihastuti Sulistyaningrum.

Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Yosi Diani Tresna menegaskan pentingnya memahami situasi anak Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses akta kelahiran, sanitasi layak, stunting, putus sekolah, hingga kesehatan mental dan kekerasan. Ia menyampaikan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari Prioritas Nasional ke-4 dalam RPJMN 2025–2029, yang harus diturunkan ke dalam program dan kegiatan nyata di pusat maupun daerah. Untuk mengukur efektivitasnya, digunakan Indeks Perlindungan Anak, di mana partisipasi aktif anak menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Dengarkan Suara Anak Indonesia 

Forum Anak Nasional (FAN) merupakan wadah yang dibentuk untuk memberikan ruang bagi anak-anak Indonesia untuk menyuarakan pendapat, aspirasi, serta hak-hak mereka dalam pembangunan bangsa. Forum ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa suara anak-anak didengar dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Forum Anak Nasional pertama kali dibentuk pada tahun 2003 sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak-hak anak. FAN memiliki tujuan untuk melibatkan anak-anak dalam proses pembangunan dengan cara memberikan mereka platform untuk berbicara, berpartisipasi, dan berkontribusi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Forum ini juga menjadi media untuk mendekatkan anak-anak dengan berbagai kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kehidupan mereka.

Tujuan Forum Anak Nasional

1. Memberikan Ruang Partisipasi
   FAN bertujuan untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan yang berhubungan dengan anak-anak, seperti kebijakan pendidikan, perlindungan anak, dan kesehatan.

2. Meningkatkan Kepedulian Anak terhadap Isu Sosial
   Forum ini mengedukasi anak-anak tentang pentingnya memahami berbagai isu sosial, termasuk hak asasi manusia, perubahan iklim, kesetaraan gender, dan pentingnya menjaga keberagaman dalam masyarakat.

3. Membangun Karakter Kepemimpinan Anak
   Melalui forum ini, anak-anak diajak untuk mengembangkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan empati terhadap sesama. Mereka belajar bagaimana bekerja sama dalam kelompok dan menyuarakan pendapat secara efektif.

4. Memfasilitasi Komunikasi Antara Anak dan Pemerintah
   Forum ini bertindak sebagai jembatan antara anak-anak dan pemerintah, dengan tujuan agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih inklusif dan memperhatikan hak-hak anak.

Struktur Forum Anak Nasional

FAN memiliki struktur yang terdiri dari perwakilan anak-anak dari berbagai provinsi di Indonesia. Setiap provinsi memiliki Forum Anak Daerah (FAD), yang kemudian memilih perwakilannya untuk mengikuti Forum Anak Nasional. Anggota forum ini tidak hanya terdiri dari anak-anak yang berasal dari kota besar, tetapi juga dari daerah pedesaan dan daerah tertinggal. Hal ini untuk memastikan bahwa suara anak-anak dari seluruh penjuru Indonesia dapat terdengar.

Kegiatan dalam Forum Anak Nasional

Beberapa kegiatan utama dalam Forum Anak Nasional antara lain:

1. Pertemuan Nasional
   Setiap tahun, Forum Anak Nasional mengadakan pertemuan untuk mempertemukan seluruh perwakilan dari berbagai provinsi. Dalam pertemuan ini, anak-anak berdiskusi tentang berbagai isu penting, seperti hak anak, pendidikan, dan perlindungan anak.

2. Pelatihan dan Workshop
   Anak-anak yang terlibat dalam FAN juga mengikuti pelatihan mengenai keterampilan kepemimpinan, komunikasi publik, dan pengetahuan tentang hak-hak anak. Ini bertujuan agar mereka bisa menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar mereka.

3. Aksi Sosial dan Kampanye
   FAN juga terlibat dalam berbagai aksi sosial dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan anak. Ini termasuk kampanye anti kekerasan terhadap anak, pendidikan inklusif, dan perlindungan hak anak dari eksploitasi.

4. Dialog dengan Pemerintah
   Dalam beberapa kesempatan, Forum Anak Nasional melakukan dialog langsung dengan pejabat pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk menyampaikan aspirasi dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak di berbagai daerah.

Dampak Forum Anak Nasional

Forum ini memberikan dampak positif tidak hanya bagi anak-anak yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat luas. Anak-anak yang terlibat dalam FAN memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, belajar tentang hak mereka, dan menyuarakan suara mereka dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak dan perlunya melibatkan anak-anak dalam proses pembangunan.

Selain itu, Forum Anak Nasional juga menjadi salah satu bukti komitmen Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC) yang ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 1990.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun Forum Anak Nasional sudah memberikan kontribusi yang signifikan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan Akses dan Keterlibatan
   Tidak semua anak, terutama yang berasal dari daerah terpencil atau miskin, memiliki kesempatan untuk terlibat dalam Forum Anak Nasional. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap informasi.

2. Kurangnya Pemahaman di Kalangan Orang Tua
   Beberapa orang tua mungkin tidak memahami pentingnya partisipasi anak dalam forum ini, atau bahkan tidak mendukung anak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik.

3. Masih Minimnya Implementasi Kebijakan
   Walaupun FAN memberikan rekomendasi penting terkait kebijakan anak, implementasi kebijakan yang mendukung hak anak di tingkat lokal dan nasional masih perlu ditingkatkan.

Forum Anak Nasional merupakan langkah penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan ramah terhadap anak-anak. Melalui forum ini, anak-anak dapat merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dengan terus meningkatkan partisipasi dan kesadaran tentang hak-hak anak, Indonesia dapat memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa.