Schoolmedia News Jakarta ---- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa stok vaksin COVID-19 yang ada di daerah cukup untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi dalam satu bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Menkes dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (01/11/2021) secara virtual.
“Masih ada sekitar 47 juta [dosis] yang ada di stok provinsi, kabupaten, dan kota. Itu relatif cukup untuk cadangan suntikan satu bulan ke depan. Karena laju suntikan kita kan sekitar 50 juta [dosis] dalam lima minggu, jadi masih cukup stok yang ada di kabupaten, kota, provinsi untuk satu bulan ke depan,” ujar Budi.
Menkes menambahkan pihaknya telah menerima sebanyak 252 juta dosis vaksin COVID-19 dan 241 juta dosis di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh daerah di tanah air. “Cakupan vaksinasi sekarang kita sudah 194 juta dosis. Vaksinasi dosis pertama sudah 119 juta orang atau 57 persen yang sudah lengkap dosis pertama dan dosis kedua ada 73,8 juta orang atau 35 persen,” imbuhnya.
Budi memaparkan, saat ini dalam lima minggu laju vaksinasi telah mencapai 50 juta suntikan. Dengan laju tersebut, ia berharap di akhir tahun 2021 cakupan vaksinasi dapat mencapai sekitar 300 juta dosis.
“Dengan laju seperti ini, diharapkan bahwa di akhir tahun kita bisa sampai 290-300 juta suntikan. Di mana dosis pertamanya perhitungan kami bisa 168 juta orang atau 80,9 persen, yang lengkap dosis kedua adalah 123 juta orang atau 59 persen,” paparnya.
Budi pun optimistis Indonesia dapat melampaui target cakupan vaksinasi yang telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu sebesar 40 persen dosis kedua di akhir tahun 2021.
“WHO sudah bilang, diharapkan seluruh negara sampai akhir tahun 2021 ini sebaiknya sudah bisa mencapai 40 persen dosis kedua. Jadi perhitungan kami, se-Indonesia insyaallah bisa 60 persen, jadi sudah melampaui target yang diberikan oleh para teman-teman di WHO,” pungkasnya.
Antisipasi Gelombang ke 3
Pemerintah akan terus memastikan pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan agar tidak terjadi lonjakan kasus pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang. Hal tersebut ditegaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (01/11/2021) secara virtual.
“Protokol kesehatan ini menjadi penting karena memang mumpung Indonesia [kasus COVID-19] sedang turun sekarang, kita ingin memastikan bahwa implementasi protokol kesehatan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi lonjakan lagi, terutama nanti menghadapi Nataru,” ujar Menkes.
Budi menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk mempersiapkan langkah antisipasi jelang Natal dan Tahun Baru ini.
“Bapak Presiden memang minggu lalu sudah memberikan arahan, nanti Pak Menko PMK yang akan menjadi koordinator untuk memastikan di periode Nataru tahun ini dan awal tahun depan tidak terjadi lonjakan dari kasusnya konfirmasi,” ujarnya.
Lebih lanjut Menkes menambahkan, upaya mempertahankan situasi pandemi pada level yang rendah seperti saat ini juga sangat penting karena Indonesia akan menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional pada tahun mendatang.
“Kami juga mati-matian mempertahankan ini karena akan banyak event internasional besar tahun depan di Bali, seperti acara COP meeting lingkungan, kemudian acara G20, dan banyak acara lainnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, imbuh Menkes, di tahun ini pemerintah berencana akan melakukan pilot project pelaksanaan pertemuan internasional, di antara pertemuan di kesehatan, turnamen bulu tangkis, hingga pertemuan pertama G20.
“Kita akan melihat di pilot project itu apa saja yang baik, apa saja yang perlu diperbaiki agar nanti pada saat pertemuan internasional yang memang terjadi tahun depan sudah jauh lebih siap, jauh lebih teruji protokol kesehatan kita,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memastikan pelaksanaan protokol kesehatan pada pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah. Saat ini, ungkap Menkes, pemerintah telah menjalankan surveilans aktif untuk mendeteksi penyebaran COVID-19 pada PTM terbatas.
“Datanya menunjukkan memang ada beberapa sekolah yang kena, artinya ada kasus konfirmasi, tapi jumlahnya relatif sedikit. Apalagi yang kasus konfirmasi yang di atas lima persen, positivity rate by sekolah kita juga datanya sudah ada dan data itu sudah kita share dengan Kementerian Pendidikan,” ungkapnya.
Ke depan, lanjut Menkes, akan diimplementasikan sistem sehingga setiap satuan tugas penanganan COVID-19 di sekolah bisa melihat informasi sampai ke detail warga sekolah yang terkonfirmasi kasus COVID-19.
“Kita berikan juga aksesnya ke levelnya kabupaten/kota, jadi kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, juga bupati/wali kota bisa melihat seluruh sekolahnya hariannya seperti apa hasil surveilansnya, demikian juga naik ke level provinsi sampai level nasional,” terangnya.
Dengan langkah tersebut, diharapkan dapat segera dilakukan tindakan jika terdapat kasus COVID-19 di satuan pendidikan. “Kalau ada lonjakan-lonjakan dini dari kasus di level kelas tertentu, kita bisa tutup kelasnya saja. Kalau itu juga sudah agak menyebar ke sekolah, kita akan menutup 14 hari sekolahnya saja. Tapi yang lainnya, sekolah yang lain tetap masih bisa berjalan.
Dan sesudah 14 hari sekolahnya juga bisa melakukan tatap muka lanjutan dengan perbaikan dari implementasi protokol kesehatannya,” ujar Menkes.
Dengan upaya tersebut, Menkes berharap pendidikan tatap muka terbatas dapat tetap berlangsung dan penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. “Dengan demikian, kita akan bisa mengendalikan pandemi ini tapi tetap beraktivitas secara normal. Karena pendidikan tatap muka ini penting sekali,” tandasnya
Penulis Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar