Schoolmedia News Jakarta ---- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, reformasi birokrasi harus menciptakan ekosistem kerja yang memacu kinerja, prestasi, dan inovasi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh tanah air. Jadi, diperlukan tolok ukur kinerja yang harus dirumuskan oleh instansi pemerintah terkait.
Secara khusus, Presiden Jokowi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipli Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas untuk merumuskan tolok ukur yang jelas terkait hal tersebut.
“Saya sering sudah menyampaikan ke Pak MenPANRB, harus ada tolak ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam,” ujar Presiden yang dikutip melalui siaran pers saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023, di Mercure Hotel and Convention, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Presiden mencontohkan, kinerja ASN dapat dinilai dari keberhasilan program peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga penurunan kemiskinan di wilayah masing-masing.
“Sekretaris Daerah (Sekda) enggak bisa diangkat kalau dia tidak bisa, misalnya menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten (sebesar) enam koma sekian persen. Harus ukurannya gitu, bukan ukurannya SPJ, repot kalau seperti itu, kejebak ke dalam sistem seperti itu,” tegas Presiden.
Kepala Negara menambahkan, orientasi kerja ASN harus diubah agar Indonesia dapat memanfaatkan berbagai peluang untuk melompat menjadi negara maju, dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
“Itu mestinya tugas-tugas besar birokrasi kita, ASN kita, harus diubah orientasinya. Tapi memang dimulai dari pusatnya dulu, sistemnya, peraturannya, regulasinya, memang agar orientasinya itu berubah. Karena kalau tidak, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum (Korpri), kita akan terjebak nantinya pada jebakan negara berpendapatan menengah,” ujar Presiden lagi.
Presiden juga menekankan perlunya fleksibilitas yang tinggi dan kelincahan, dalam menghadapi tantangan dan perubahan dunia yang saat ini berlangsung sangat cepat. Presiden pun meminta jajarannya untuk memangkas regulasi yang menghambat kelincahan dan fleksibitas birokrasi.
“Karakter ASN harus berubah, jangan monoton. Jangan terpaku rutinitas, harus inovatif, harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Regulasi baik itu undang-undang, permen (peraturan menteri), perda, nanti ada peraturan dinas, ada peraturan menteri, ada peraturan dirjen, itu kurangi,” jelas Presiden.
Lebih jauh, Presiden juga meminta ASN tidak alergi terhadap teknologi dan digitalisasi serta memperkuat kolaborasi antarlembaga pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah.
“Itu yang saya lihat, kementerian-kementerian masih ego sektoral. Ini jalan sendiri, itu jalan sendiri, ketemunya di mana enggak jelas. Itu yang berusaha selama sembilan tahun itu saya handle, agar mereka satu tujuan. Ini mendukung, itu mendukung, ini mendukung, tujuannya satu,” tandas Presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) adalah kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. Karena, ada 4,4 juta anggota Korpri telah menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Partai boleh banyak, tapi yang melaksanakan, yang menentukan, tetap Korpri. Karena yang menjalankan apapun yang ada di pemerintahan itu Korpri,” ujar Presiden Jokowi yang dikutip melalui siaran pers BPMI Setpres saat meresmikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri Tahun 2023, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta pada Selasa (3/9/2023).
Presiden mengibaratkan birokrasi sebagi mesin yang menggerakkan kendaraan pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat, efisien, dan adaptif terhadap perubahan dan tantangan global.
“Tidak mudah panas, ngebut tapi adem terus, yang dibutuhkan sekarang itu, dan tahan banting, karena perubahan-perubahan dunia sekarang ini hampir tiap hari selalu berubah,” ujar Presiden lagi.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan mengenai pembangunan Indonesia sentris yang tengah dilakukan oleh pemerintah demi pemerataan perekonomian masyarakat. Saat ini, perekonomian Indonesia terpusat di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 58 persen.
“Kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, sehingga perlu pemerataan. Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta, begitu sangat padatnya, begitu sangat kompleks permasalahannya. Karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, pariwisata ada di sini, semua ada di Jakarta,” kata Presiden.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan tersebut. Presiden mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai fasiltas dan intensif bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang akan menjadi penghuni IKN tersebut.
“Itu adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada itu, alot pasti, tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas juga ada, rumah tapak maupun rumah apartemen, biaya pindah juga diberikan suami-istri plus anak, ada tunjangan kemahalan, dan fasilitas-fasilitas lainnya,” tandas Presiden.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar