Ekonomi Sulit Tumbuh di Atas 5,3%, Bappenas: Hambatannya Karena Regulasi dan Institusi 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 8 Juli 2019. Foto: Setkab 

SCHOOLMEDIA, Bogor - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, tingkat pertumbuhan maksimal kalau semua pihak melakukan segala sesuatunya secara 100% itu hanya 5,3%, sehingga sulit sekali untuk tumbuh di atas itu.

“Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi,” kata Bambang usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 8 Juli 2019 dilansir dari laman Setkab.go.id.

Institusi, menurut Bambang, itu artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup andal untuk bisa memudahkan investasi maupun melancarkan di sektor perdagangan.

Baca juga: Lindungi Industri dan Konsumen, Pemerintah Akan Kontrol Identitas Ponsel

Sedangkan di regulasi, kata Bambang, hambatan utamanya adalah masih banyaknya regulasi atau implementasi regulasi yang mengakibatkan pengurusan administrasi dan kepabean membutuhkan waktu lama. 

Ia mencontohkan, untuk untuk mengurus administrasi dan kepabean ekspor di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu 4-5 hari. Durasi ini, menurut Bambang, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga.  Di Singapura, kata Bambang, pengurusan tersebut hanya membutuhkan waktu setengah hari. Sedangkan di Vietnam, maupun Thailand, hanya sekitar dua hari. 

Demikian juga untuk investasi. Bambang menegaskan, untuk memulai bisnis dari ease of doing business terlihat, misalkan untuk memulai investasi di Indonesia diperlukan rata-rata masih sekitar 19 hari.

"Itu masih jauh, di atas negara-negara tetangga yang jumlah hari untuk memulai investasinya lebih rendah dari pada Indonesia," kata Bambang. 

Selain itu, kata Bambang melanjutkan, ternyata biaya untuk mulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga.

“Solusi yang diusulkan intinya adalah fokus kepada yang namanya penataan regulasi dan khususnya pada regulasi yang dianggap bisa menghambat investasi maupun perdagangan, baik ekspor maupun impor,” kata Bambang.

Ia menambahkan, bahwa ternyata lebih lama dan lebih mahal itu saja membuktikan dari segi daya saing pun Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara tetangga.

“Jadi kuncinya kepada penataan kembali regulasi dan implementasi dari regulasi itu sendiri di lapangan,” kata Bambang tegas.

Baca juga: Pertama Kali, Badan Nuklir Hasilkan Varietas Pisang Pirama

Intinya, menurut Bambang, Kabinet baru bicara bagaimana masuk atau meningkatkan pertumbuhan optimal ke 5,4% dari 5,3%.

Itu saja sudah membutuhkan, kata Bambang, yang tadi disampaikan yakni membereskan dulu masalah yang paling berat yaitu masalah regulasi dan institusi yang dianggap belum cukup mendukung ekspor dan ivestasi.

Mengenai arahan Presiden, Bambang mengemukakan, bahwa mengatasi masalah regulasi dan institusi itu sangat penting. Terbukti, hal itu adalah faktor yang paling menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Tadi poinnya itu sehingga Presiden mengulangi lagi apa instruksi  yang sebenarnya sudah disampaikan berkali-kali pada beberapa kementerian,” ujar Bambang.