Schoolmedia News Jakarta ----- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan di dukung oleh Asian Development Bank (ADB) menyelenggarakan Dialog Nasional tentang Gender dan Perubahan Iklim yang diadakan sebagai bagian dari persiapan menuju Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim ke-28 (the 28th United Nations Climate Change Conference) atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab pada 30 November hingga 12 Desember 2023 mendatang.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin, mengemukakan, dialog nasional ini merupakan langkah awal dari serangkaian pertemuan yang akan diselenggarakan dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia untuk melaksanakan Enhanced Lima Work Programme on Gender (LWPG).
“Selain menjadi langkah awal dalam pemenuhan komitmen Enhanced LWPG, dialog nasional ini pun merupakan langkah awal yang signifikan dalam rangka mewujudkan komitmen Kemen PPPA dan pihak-pihak terkait untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim serta membentuk Sekretariat Nasional Gender dan Perubahan Iklim di Indonesia. Sebelumnya, komitmen ini sudah pernah disampaikan pada Panel Tingkat Tinggi Sesi ke-27 Konferensi Para Pihak di Mesir, November 2022 silam,” ujar Lenny.
Lenny mengungkapkan, perempuan di Indonesia menghadapi dampak yang cukup signifikan dari perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan dengan beragam ekosistem dan masyarakat multikutur, perubahan iklim menimbulkan tantangan khusus yang harus dihadapi oleh perempuan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana dan lingkungan rentan.
“Perubahan iklim memberikan dampak yang luar biasa bagi perempuan Indonesia, diantaranya seperti ketidak amanan pangan, kesehatan dan sanitasi, akses air bersih, migrasi dan konflik, peran sosial dan ekonomi, hingga kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender. Berbagai dampak tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan, terutama perempuan penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga, dan perempuan pra-sejahtera yang kondisinya dapat diperburuk dengan adanya tantangan perubahan iklim,” tutur Lenny.
Menghadapi tantangan perubahan iklim yang begitu kompleks, Lenny menekankan pentingnya mengakui peran kunci perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk untuk mengintegrasikan dan mempertimbangkan peran perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam kebijakan dan program nasional, maupun daerah.
“Hal yang perlu menjadi pertimbangan diantaranya adalah peran perempuan sebagai pengelola sumber daya alam, akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelatihan, serta promosi kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat, regional, nasional, bahkan internasional,” ungkap Lenny.
Adapun area prioritas Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim serta kesepakatan Enhanced LWPG turut disampaikan oleh Lenny, diantaranya (1) pembangunan kapasitas, manajemen pengetahuan dan komunikasi; (2) keseimbangan gender, partisipasi dan kepemimpinan perempuan; (3) koherensi, koordinasi dan penguatan kelembagaan; (4) implementasi dan sarana implementasi yang tanggap gender; dan (5) pemantauan dan pelaporan.
Lenny juga menjelaskan, dalam upaya mendukung peran perempuan melestarikan lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim, Kemen PPPA menjalankan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang menyasar perempuan dengan menguatkan masyarakat tingkat tapak, melalui komunitas Srikandi Sungai Indonesia, serta model pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), dimana 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) indikatornya berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim.
Lenny berharap, dialog nasional ini menjadi awal dari upaya bersama dengan berbagai stakeholder untuk mengarusutamakan gender ke dalam kerangka penanganan perubahan iklim di Indonesia. Pelibatan multi-stakeholder ini juga bertujuan untuk berbagi pengetahuan, wawasan, ide, dan pengalaman, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama, yakni pemenuhan mandat Enhanced LWPG di tingkat nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Agus Rusly yang mewakili Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi, mengatakan partisipasi dan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim merupakan hal penting untuk dilakukan, terutama dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam perubahan iklim di Indonesia.
“Sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan sekaligus salah satu negara dengan tingkat emisi GRK yang tinggi, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK melalui penyampaian dokumen First Nationally Determined Contributions (FNDC) pada 2016 silam, yang kemudian diperbarui melalui penyampaian dokumen Updated Nationally Determined Contributions (UNDC), bersamaan dengan dokumen Long-Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience 2050 pada Juli 2021.
Tidak sampai disitu saja, komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK pun berlanjut melalui dokumen Enhance Nationally Determined Contributions (ENDC) pada September 2022 lalu yang disampaikan langsung kepada Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),” ujar Agus.
Tim Schoolmedia
Dokumen ENDC merupakan transisi menuju skenario yang selaras dengan Long-Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience 2050 dengan visi untuk mencapai Net-Zero-Emission 2060 atau lebih cepat. Di dalam dokumen ENDC juga tercantum bahwa dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi GRK, Indonesia menghargai, mempromosikan, dan mempertimbangkan kesetaraan gender, di antaranya dengan pembagian peran, tugas, kewenangan, dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam aksi adaptasi dan mitigasi pengurangan emisi GRK.
“Aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki antara lain terkait dengan tata kelola air gambut, percepatan pengembangan mobil listrik, pengelolaan limbah cair industri, dan sebagainya. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan lainnya seperti penghematan bahan bakar, konversi bahan bakar rendah emisi, penggunaan energi terbarukan, penanaman pohon, dan lain sebagainya,” jelas Agus.
Country Director, Indonesia Resident Mission, Asian Development Bank (ADB), Jiro Tominaga mengungkapkan, dialog nasional ini menjadi titik mula dari serangkaian pertemuan lain yang akan membuka jalan bagi pengembangan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim, dimana prosesnya mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan mandat Enhanced LWPG.
“Perubahan iklim merupakan masalah lintas generasi yang menjadi tantangan dan memengaruhi berbagai usia dan jenis kelamin di berbagai daerah, sehingga hal tersebut harus menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya dalam mengatasi dan memastikan generasi mendatang mendapatkan masa depan yang layak dan berkelanjutan. Kami di ADB tidak hanya berkomitmen dalam mewujudkan masa depan yang layak dan berkelanjutan semata dengan berfokus dalam penanganan perubahan iklim, tetapi juga memprioritaskan percepatan kesetaraan gender. Fokus ADB pada kesetaraan gender didasari dengan pemahaman bahwa perempuan adalah agen perubahan yang memegang kunci dalam membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sesama perempuan dan masyarakat yang lebih luas dalam aksi iklim, seperti mitigasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim,” kata Jiro.
ADB juga mengapresiasi penyelenggaraan dialog nasional dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim yang melibatkan semua aktor pembangunan seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, donor, dan filantropi.
Dialog nasional ini diselenggarakan dengan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan yang membahas Komitmen Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Perubahan Iklim melalui ENDC, Integrasi Gender dan Perubahan Iklim untuk Mencapai Indonesia Emas 2045, Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perubahan Iklim di Indonesia, serta Integrasi Gender dalam Keuangan dan Pembiayaan Perubahan Iklim. Sesi panel tersebut ditutup dengan pemaparan draft Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim serta pemaparan Rancangan Sekretariat Nasional Gender dan Perubahan Iklim.
Tinggalkan Komentar