Schoolmedia News Bandung --- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK.
Sanitasi layak dan aman adalah kebutuhan dasar manusia yang tentunya sangat berpengaruh dalam kualitas kehidupan manusia sepanjang masa kehidupan sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Balita, Remaja, Dewasa sampai Lansia. Sektor Sanitasi juga mempengaruhi terjadinya penyakit infeksi, stunting dan juga kemiskinan.
Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’S) salah satunya adalah mewujudkan akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan bagi semua masyarakat, sedangkan saat ini akses sanitasi layak secara nasional baru mencapai 80,92% dan capaian di daerah masih terjadi gap yang sangat tinggi yaitu akses sanitasi layak tertinggi 100% dan terendah 4,4%.
Tantangan dalam pelaksanaan percepatan penyediaan akses air minum dan sanitasi diantaranya : Tingginya Luasan Kawasan Pemukiman Kumuh, belum semua pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi aman, terbatasnya akses pendanaan. Serta tantangan yang kita hadapi saat ini adalah upaya menurunkan stunting.
Dari gambaran tersebut, kita harus kerja keras dan kerja cerdas agar target RPJMN di 2024, yakni 90% akses sanitasi layak (termasuk 15% akses sanitasi aman), serta 0% Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka pada tahun 2030 dapat dicapai. Capaian Sanitasi tahun 2022 yakni 80,92% untuk akses sanitasi layak (termasuk 10,16% untuk sanitasi aman).
Capaian Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka tahun 2022 sebesar 5,86%, artinya masih terdapat gap pencapaian target 2024 sebesar 5,86% (Bappenas, 2023).
Sanitasi juga sangat berpengaruh terhadap penurunan stunting. Angka stunting tahun 2022 telah turun 24,4% (tahun 2021) menjadi 21,6% (tahun 2022), dan ini salah satunya dari faktor perbaikan atau kecukupan sanitasi. Target penurunan stunting (sesuai arahan Presiden Jokowi) adalah menjadi 14% di tahun 2024 yang artinya pada setiap tahun perlu penurunan secara rata-rata sebesar 3,8% per tahun.
Perlu diketahui sebesar 73% kejadian diare disebabkan oleh ketersediaan dan kualitas air minum yang rendah, kelayakan sanitasi, dan higienitas. Selain itu, 15% kejadian stunting disebabkan oleh kejadian diare pada anak, akibat rendahnya kualitas air minum dan sanitasi aman.
Penelitian lain juga menunjukan Balita yang tinggal di rumah dengan akses sanitasi layak kemungkinan mengalami stunting lima kali lebih kecil.
Dalam rangka percepatan penurunan stunting, salah satu upaya strategis lain yang perlu dilakukan sesuai arahan dari Menko PMK kepada seluruh bupati/kepala daerah yg hadir adalah segera lakukan pemenuhan alat antropometri diseluruh posyandu dan USG di puskesmas. Tahun 2023, pemenuhan USG di harapkan dapat terpenuhi di 4.269 puskesmas dan alat antropometri di 250.851 posyandu, dan bagi yang belum tersedia kedua alat tersebut dan pemenuhannya bersumber dari DAK Fisik dan APBN.
Dengan adanya gab atau permasalahan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten/Kota harus komitmen dan mendukung dalam menuntaskan persoalan yang terjadi disektor sanitasi dan memiliki strategi yang terukur yang dituangkan kedalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang merupakan sebuah dokumen yang berisi kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah dalam pembangunan sanitasi, sehingga berjalan secara komprehensif, jelas, terstruktur, menyeluruh dan sistematis.
Pembangunan sanitasi harus melibatkan dan memberdayakan semua potensi yaitu pemerintah, masyarakat, NGO, lembaga kemasyarakatan seperti PKK, organisasi pemuda, organisasi agama, lembaga Pendidikan, media massa, swasta/private sektor termasuk lembaga keuangan. Sudah saatnya Pemerintah pusat dan Daerah bersinergi dan berkolaborasi lebih erat lagi dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas sektor sanitasi.
AKKOPSI meminta dukungan penuh dari Kementerian dan Lembaga terkait pembangunan sanitasi di daerah dengan adanya kebijakan dan pembiayaan dalam implementasinya.
Penyelenggaraan City Sanitation Summit (CSS) Ke-XXI Tahun 2023 ini
harapannya bisa dijadikan sebagai momentum untuk berbagi pengalaman dan praktik baik , sebagai upaya untuk bertukar pengalaman dibidang sanitasi, memperkuat kemitraan, peningkatan pemahaman konsep Kabupaten/Kota Sehat , membangun komunikasi, koordinasi, penguatan kelembagaan dan sinergitas antar Pemerintah Daerah, perubahan perilaku yang perlu didorong oleh berbagai pihak, dan pembangunan infrastrukstur serta inovasi layanan seperti STBM, Pamsimas, Sanimas, SPAM, SPAL, pengolahan lumpur tinja, dan hibah air limbah serta program lainnya.
Melalui acara CSS Ke-XXI, Menko PMK mengajak semua pihak untuk mewujudkan pembangunan sanitasi yang aman bagi semua masyarakat di tahun 2030 melalui kerja gotong royong semua pihak baik di pusat maupun daerah sehingga segala upaya yang telah kita lakukan sampai ke masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat .
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar