Indonesia Pimpin Pertemuan DK PBB Terkait Situasi di Timur Tengah

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi memimpin pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Rabu (22/5/2019), Sumber: Kemlu RI

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi memimpin pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Retno membahas terkait penyelesaian isu di Timur Tengah. 

“Konflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan global. Dewan Keamanan PBB harus dapat menghasilkan progres riil dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina,” kata Retno saat memimpin Briefing Dewan Keamanan PBB mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, menurut keterangan tertulis pada Kamis, 23 Mei 2019. 

Pertemuan terkait situasi di Timur Tengah ini dipimpin Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan.

Baca juga: Menlu: Pemukiman Ilegal Israel Hambatan Utama Perdamaian

Pada pertemuan kali ini, ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman. Koordinator Khusus United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process (UNSCO), Nickolay Mladenov, dan Commissioner-General United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Pierre Krähenbühl menyampaikan perkembangan terakhir di Timur Tengah melalui video conference. 

Retno menyampaikan, bahwa sejak pertemuan yang sama bulan Januari lalu, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina bukan membaik, namun memburuk. Terjadinya kekerasan baru pada awal bulan Mei, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan terus berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina, terus memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.

Baca juga: Pimpin PBB, Indonesia: Hentikan Pembangunan Pemukiman Ilegal Israel di Palestina

Retno juga menyampaikan tiga hal penting untuk diperhatikan, yakni memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, perlunya segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Selain itu juga perlunya proses perdamaian untuk dimulai  kembali.