Schoolmedia News Jakarta ---- Sebanyak 6576 Praja dan seluruh civitas academica Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diajak untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pengaruh negatif radikal terorisme.
Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, dalam keterangannya di laman resmi bnpt.go.id terkait Stadium General (Kuliah Umum) kepada dengan tema "Deteksi Dini Modus Perkembangan Gerakan Radikalisme" pada Selasa (5/7/2022).
"Praja (IPDN) diharapkan dapat menjadi garda menjaga NKRI dari berbagai pengaruh buruk ideologi radikal terorisme," jelasnya.
Selain diadakan secara luring, kegiatan Stadium General itu juga disiarkan secara Live YouTube agar dapat disaksikan oleh Praja IPDN Kampus Daerah yang tersebar di Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, NTB, Aceh, Kalimantan Barat dan Papua.
Boy Rafli mengatakan, Praja IPDN harus bisa meningkatkan kewaspadaan terkait ancaman nyata radikal terorisme yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Untuk itu, Praja IPDN dibekali pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait berbagai bentuk radikalisme dan terorisme supaya dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI dari pengaruh ideologi tersebut.
Praja IPDN juga diingatkan untuk memahami jati diri bangsa Indonesia yang memiliki karakter pluralisme yang kuat di tengah keanekaragaman suku dan agama penduduknya.
"Diharapkan Praja IPDN tidak disorientasi dengan bangsanya. Tetapi dapat berperan selalu mencintai nilai luhur bangsa," katanya.
Rektor IPDN Hadi Prabowo, menegaskan komitmen IPDN dalam menolak paham radikalisme dan terorisme.
Menurutnya, para Praja IPDN selalu diingatkan akan bahaya radikalisme dan terorisme oleh para tokoh yang hadir mengisi kuliah di kampus pencetak pejabat daerah tersebut.
"Yeni Wahid dan Densus 88 telah juga mengisi paparan kepada Praja IPDN terkait radikalisme dan terorisme beberapa waktu lalu. Sekarang Pak Boy datang memberikan kuliah umum, jadi lebih lengkap pengetahuan dan pemahaman praja sebagai kader pemerintahan dalam negeri terkait masalah radikalisme dan terorisme," jelasny
Tinggalkan Komentar