Schoolmedia News Jakarta --- Direktur Pendidikan anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek), Dr Muhammad Hasbi menegaskan pemerintah melalui Direktorat PAUD saat ini memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang PAUD.
"Serta berkewajiban untuk terus memperluas layanan, meningkatkan mutu dan memperkuat kelembagaan PAUD di lapangan. Selanjutnya tugas tersebut dijabarkan secara lebih operasional dalam bentuk program-program strategis. Oleh sebab itu berbagai program terus dikembangkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak usia 0 – 6 tahun yang ada dijenjang PAUD melalui satuan pendidikan anak usia dini," ujar Direkrur PAUD saat membuka Kegiatan Penyusunan/ Rivew Norma, Prosedur dan Kriteria (NPK) Dalam Rangka Pemberian Bantuan Lingkungan PAUD Berkualitas yang berlangsung di Bogor, Kamis - Sabtu (31 maret - 2 April/2022).
Dikatakan Direktur PAUD, dalam menyusun Norma Pokok Kriteria (NPK) diharapkan tim penyusun agar dapat mencermati subtansi, isi dan bahasa agar lebih mudah dipahami, dimengerti dan diimplementasi di lapangan karena NPK menjadi pedoman dan rujukan setiap gerak dan langkah yang ada untuk membangun PAUD.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur PAUD menjelaskan pentingnya pembinan kemampuan pra literasi dan pra numerasi di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), guna tercapainya kompetensi esensial anak dikelas-kelas awal Sekolah Dasar (SD) kelas 1, 2 dan 3.
“Kalau pra literasi dan pra numerasi mereka sejak PAUD saja sudah tidak terbina dengan baik, bagaimana kemudian mengharapkan anak itu memiliki capaian kompetensi esensial yang oleh saat ini dihitung dengan melihat literasi dan numerasi, ujar,” ujar Muhammad Hasbi.
Ditambahkan oleh Direktur PAUD, banyak orang yang tidak menyadari bahwa investasi di PAUD itu bersifat jangka panjang dan hasilnya akan bersifat permanen. Oleh karena itu dirinya berpesan agar para mereka yang berkecimpung dalam PAUD agar tidak larut dalam situasi seperti itu.
Hasbi mengatakan visi Pendidikan Anak Usia Dini bagaimana menciptakan Indonesia maju yang mandiri berdaulat dan berkepribadian berlandaskan profil pelajar Pancasila dengan tiga kebijakan pokok, yaitu :
1. Akses, tidak ada kualitas tanpa akses jadi banyak orang yang berpandangan yang paling penting adalah kualitasnya tetapi menurut saya pandangan yang perlu kita diskusikan mengapa karena siapa yang mau berkualitas kalau aksesnya saja tidak ada sementara akses PAUD kita saat ini masih sangat memprihatinkan oleh karena itu saya pikir sudah tepat kalau dalam kebijakan merdeka belajar merdeka bermain ini untuk paud akses itu menjadi perhatian yang sangat penting.
2. Terkait peningkatan kualitas pembelajaran ini menjadi tidak kalah pentingnya, menurut saya sama pentingnya antara akses dan kualitas.
3. Yang tidak kalah pentingnya adalah tata kelola baik itu tata kelola di tingkat pusat daerah maupun di tingkat satuan pendidikan.
Terkait perluasan akses dan peningkatan kualitas dan tata kelola menurut Direktur PAUD diperlukan sinergi dan kolaborasi, untuk itu Direktorat PAUD bekerjasama dengan berbagai elemen pemangku kepentingan PAUD. Baik itu dari pemerintah satuan pendidikan organisasi mitra PAUD telah merancang sebuah model yang disebut model PAUD berkualitas.
Baik itu dari pemerintah satuan pendidikan organisasi mitra PAUD telah merancang sebuah model yang disebut model PAUD berkualitas kenapa kita merancang sebuah model PAUD berkualitas, karena kita ingin agar model ini mampu menjawab secara operasional apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk atau menyusun sebuah kebijakan PAUD yang berkualitas itu satu,
"Artinya ini mengarah sasarannya kepada pengambil keputusan di tingkat Kementerian, kita mulai dari satu dulu. Tidak cukup sampai disitu kita juga ingin agar di tingkat yang lebih operasional, di tingkat kabupaten/ Kota dan ditingkat satuan pendidikan kebijakan PAUD berkualitas ini, dapat dipahami dengan baik sehingga ada kesepahaman yang satu antara pemerintah pusat pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Kalau ini sudah terjadi maka tahapan berikut ini adalah kesatuan langkah dan gerak sehingga kita bisa betul-betul mengawasi bahwa ini bisa dioperasionalkan di lapangan," ujarnya.
Model PAUD berkualitas ini juga telah menjadi rujukan bagi banyak sekali kebijakan yang ada di tingkat Kemendikbud ristek, sebutlah ketika kita berbicara mengenai evaluasi sistem pendidikan, dimana ini menjadi tulang punggung dari pembentuk indikator evaluasi sistem pendidikan, ujar Direktur PAUD.
Nasah dan Foto : Fariz
Editor : Eko
Tinggalkan Komentar